E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran 2027|Pendidikan|HAM|Haji|timwas haji|RUU Perampasan Aset|TNI|Polri|Konflik Halmahera|RUU HPI|hilirisasi|Pariwisata|APBN
Jakarta:
Cerah
28°C
Terasa: 33°C
Lembab: 75%
Angin: 11 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran 2027|Pendidikan|HAM|Haji|timwas haji|RUU Perampasan Aset|TNI|Polri|Konflik Halmahera|RUU HPI|hilirisasi|Pariwisata|APBN
Jakarta:
Cerah
28°C
Terasa: 33°C
Lembab: 75%
Angin: 11 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran 2027|Pendidikan|HAM|Haji|timwas haji|RUU Perampasan Aset|TNI|Polri|Konflik Halmahera|RUU HPI|hilirisasi|Pariwisata|APBN
Jakarta:
Cerah
28°C
Terasa: 33°C
Lembab: 75%
Angin: 11 km/h
/
/
Berita/Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Tambahan Anggaran BPIP 2027 Harus Diiringi Kinerja yang Terukur

Diterbitkan
Kamis, 18 Jun 2026 16.39 WIB
Bagikan:
Maruli Siahaan: Tambahan Anggaran BPIP 2027 Harus Diiringi Kinerja yang Terukur

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan, Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR bersama BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan.|Foto: Runi/Karisma

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti realisasi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2026 yang dinilai masih sangat jauh dari target. Secara tegas, ia mengingatkan agar BPIP fokus menyelesaikan program tahun berjalan sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027.

 

“Kalau kita bandingkan dengan realisasi program yang tahun 2026, masih sangat jauh untuk pengesahan realisasi. Sehingga nanti ya kalau misalnya kita setuju anggaran penambahan tahun 2027, padahal tahun 2026 masih belum sampai mencapai dengan 100 persen untuk realisasi, ini nanti akan bisa menjadi kesulitan untuk merealisasi anggaran di tahun 2026,” tegas Maruli saat ditemui oleh Parlementaria usai agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR bersama BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/06/2026).

Lihat Juga :

HNW: Perencanaan Anggaran Harus Terukur, Kementerian Perlu Tetapkan Skala Prioritas

HNW: Perencanaan Anggaran Harus Terukur, Kementerian Perlu Tetapkan Skala Prioritas

Tambahan Anggaran Kementerian BUMN Harus Diiringi Peningkatan Pengawasan

Tambahan Anggaran Kementerian BUMN Harus Diiringi Peningkatan Pengawasan

 

Politisi ini menjelaskan bahwa pimpinan Komisi XIII DPR telah meminta BPIP untuk memprioritaskan penyerahan dan penyelesaian laporan realisasi anggaran tahun 2026 terlebih dahulu. Meski demikian, jelasnya, secara prinsip pihaknya tetap mendukung anggaran penguatan ideologi Pancasila, asalkan tepat sasaran.

 

“Sehingga kita sampaikan tadi oleh Ibu Ketua, supaya realisasi untuk 2026 betul-betul diserahkan dulu. Dan penambahan anggaran 2027 prinsipnya kita setuju, karena kita tahu bahwa berkaitan dengan ideologi negara Republik Indonesia ini yaitu adalah Pancasila,” ujarnya.

 

Menutup pernyataannya, hasil evaluasi ini diharapkan menjadi catatan penting bagi BPIP agar pengelolaan anggaran ke depan tidak hanya habis untuk urusan administratif, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan penguatan ideologi di masyarakat. (NAL/um)

Berita terkait

HNW: Perencanaan Anggaran Harus Terukur, Kementerian Perlu Tetapkan Skala Prioritas
Kesejahteraan Rakyat
HNW: Perencanaan Anggaran Harus Terukur, Kementerian Perlu Tetapkan Skala Prioritas
Tambahan Anggaran Kementerian BUMN Harus Diiringi Peningkatan Pengawasan
Industri dan Pembangunan
Tambahan Anggaran Kementerian BUMN Harus Diiringi Peningkatan Pengawasan
Komisi VIII Beri Lampu Hijau Tambahan Anggaran 2027 untuk Kemenag, Kemensos hingga BNPB
Kesejahteraan Rakyat
Komisi VIII Beri Lampu Hijau Tambahan Anggaran 2027 untuk Kemenag, Kemensos hingga BNPB
Tags:#Pancasila#Anggaran 2027
Sebelumnya

Timwas DPR Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Haji di Armuzna

Selanjutnya

Cucun: Lompatan Besar Penyelenggaraan Haji 2026 Harus Dipertahankan

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(889)
  • Industri dan Pembangunan(3251)
  • Isu Lainnya(1020)
  • Kesejahteraan Rakyat(3265)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3985)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

LOKAS
DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran 2027|Pendidikan|HAM|Haji|timwas haji|RUU Perampasan Aset|TNI|Polri|Konflik Halmahera|RUU HPI|hilirisasi|Pariwisata|APBN
Jakarta:
Cerah
28°C
Terasa: 33°C
Lembab: 75%
Angin: 11 km/h