Komisi XII DPR Minta Pasokan Listrik, BBM, dan LPG Dijaga untuk Pulihkan Pascagempa NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap terjaga pascagempa. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak cukup berhenti pada pemberian bantuan darurat, tetapi perlu dilanjutkan hingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

Melchias mengatakan kondisi pasokan listrik di NTT saat ini masih mencukupi. Kapasitas suplai listrik disebut masih berada di atas kebutuhan masyarakat. Namun, dampak gempa membuat percepatan pemulihan jaringan listrik menjadi penting untuk memastikan aktivitas warga tetap berjalan.

“Yang pasti, listrik di Provinsi NTT itu suplainya cukup. Jadi antara suplai dan kebutuhan masih ada lebih. Sekarang masalahnya pada saat gempa, listrik ini sangat diperlukan untuk rumah tangga, sekolah, dan kegiatan masyarakat. Kami minta agar segera diselesaikan,” ujar Melchias kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI di Pelabuhan Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis (17/09/2026).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengapresiasi kinerja PT PLN (Persero) yang dinilai mampu melakukan pemulihan dengan cepat setelah terjadi gangguan akibat gempa. Ia menekankan keberlanjutan layanan listrik menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan selama proses pemulihan.

Selain pemulihan jaringan, Komisi XII DPR RI meminta pasokan kebutuhan operasional PLN tetap dijaga agar tidak terjadi pemadaman yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat maupun memunculkan informasi yang tidak akurat.

“Kami minta suplai bahan baku untuk PLN harus tetap dijaga supaya jangan ada mati lampu dan membuat warga resah. Jangan sampai kondisi itu menimbulkan berita yang tidak benar,” katanya.

Tidak hanya listrik, legislator daerah pemilihan NTT I itu juga menyoroti ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat terdampak gempa. Ia meminta Pertamina memastikan distribusi BBM tetap berjalan, mengingat fase pascabencana menjadi masa yang berat bagi masyarakat ketika mulai kembali menjalankan aktivitas dan memulihkan kehidupan mereka.

“Ketersediaan BBM untuk Pertamina kita minta juga tetap harus dijaga. Karena biasanya yang agak berat adalah pascagempa, ketika masyarakat baru mulai lagi tetapi belum memiliki kemampuan,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Melchias juga meminta Pertamina melalui anak perusahaannya memastikan ketersediaan LPG subsidi ukuran 3 kilogram bagi masyarakat NTT. Ia menilai LPG 3 kilogram dibutuhkan karena sebagian masyarakat kesulitan membeli LPG ukuran 12 kilogram yang memiliki harga lebih tinggi.

“Di sini adanya yang besar-besar, 12 kilogram, mahal, rakyat tidak mampu. Harus disediakan gas melon 3 kilogram yang kecil-kecil supaya rakyat mampu membelinya,” jelasnya.

Melchias menegaskan perhatian terhadap korban gempa tidak boleh berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Menurutnya, tantangan pemulihan justru tetap dihadapi masyarakat setelah situasi darurat berlalu, termasuk warga yang mengalami kerusakan rumah dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun kembali.

“Bantuan saat gempa akan tetap berjalan. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah pascagempa. Biasanya setelah selesai, orang tidak lagi memikirkan. Padahal masyarakat masih membutuhkan bantuan,” ungkapnya.

Ia menilai dukungan terhadap pemulihan rumah warga juga menjadi hal penting karena masyarakat terdampak belum tentu memiliki kemampuan membeli material bangunan, seperti semen, seng, dan kebutuhan lainnya.

“Rumah mereka rusak, mereka tidak punya kemampuan untuk bangun lagi. Beli semen, beli seng, dan segala macam itu tidak punya. Di situlah kita perlu bantuan,” kata Melchias.

Terakhir, ia menyampaikan bahwa Komisi XII DPR RI berharap sinergi pemerintah, PLN, Pertamina, dan BUMN lainnya dapat mempercepat pemulihan masyarakat NTT. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi, tetapi juga mendukung masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas dan bangkit setelah bencana. (AAS/um)