//
Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa saat Kunjungan Kerja Spesifik di Pelabuhan Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.|Foto: Anju/sai
PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Labuan Bajo, menjadi perhatian Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa menyoroti kebutuhan minyak tanah yang masih tinggi di tengah proses peralihan masyarakat menuju penggunaan LPG 3 kilogram. Ia mengatakan LPG 3 kilogram atau yang dikenal masyarakat sebagai gas melon masih sangat dibutuhkan.
Namun, jelasnya, peralihan dari minyak tanah ke LPG dinilai memerlukan sosialisasi yang lebih luas, terutama terkait tata cara penggunaan dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat LPG.
“Kalau mau jujur, LPG juga dibutuhkan masyarakat di sini, terutama LPG 3 kilogram atau gas melon. Itu sangat dibutuhkan. Tetapi karena melihat kondisi masyarakat dan perlunya sosialisasi tentang pemakaian gas, ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama agar pemerintah lebih mensosialisasikan tata cara pemakaian gas serta kepentingan bahwa gas lebih baik dari minyak tanah,” ujar Dipo kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI di Pelabuhan Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis (17/09/2026).
Legislator daerah pemilihan NTT I itu menjelaskan, tingginya kebutuhan minyak tanah di NTT tidak terlepas dari masih terbatasnya sosialisasi penggunaan LPG di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat masih mengandalkan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dipo mengusulkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar segera menambah kuota minyak tanah di NTT. Menurutnya, tambahan pasokan diperlukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mengurangi antrean dalam memperoleh bahan bakar.
“Saya mengusulkan kepada BPH Migas untuk segera menambah kuota minyak tanah, sehingga masyarakat yang antre itu tidak terlalu panjang,” katanya.
Selain ketersediaan minyak tanah, Dipo menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur gas di wilayah NTT. Ia mengungkapkan, stasiun pengisian bahan bakar gas di Kupang direncanakan mulai tersedia dan kemungkinan diresmikan pada November mendatang.
Pasalnya, kehadiran fasilitas tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperluas akses dan pemanfaatan gas di NTT. Setelah tersedia di Kupang, distribusi gas secara bertahap diharapkan dapat diarahkan ke wilayah lain, termasuk Pulau Flores.
“Saya baru dengar kabar bahwa November nanti stasiun pengisian bahan bakar gas sudah ada di Kupang. Mungkin akan diresmikan, kemudian baru pelan-pelan masuk ke Flores. Sementara untuk gas, masih di daratan timur dulu, seperti Kupang dan Sumba,” jelas Dipo.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap pemerintah dapat mempercepat pemerataan akses energi di NTT dengan menjaga ketersediaan minyak tanah selama masa transisi, sekaligus memperkuat sosialisasi penggunaan LPG agar masyarakat memahami pilihan energi yang tersedia dan dapat menggunakannya dengan tepat. (AAS/um)
