RUU Kehutanan

Politik dan Keamanan18 Juli 2026

RUU Kehutanan Siap Dibawa ke Paripurna Jadi Usul Inisiatif DPR, Sempurnakan Delapan Pembahasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk untuk dibawa ke Rapat Paripurna sebagai Usul Inisiatif DPR RI.

Fungsi Perlindungan dan Keberlanjutan Harus Ditegaskan dalam Pembahasan RUU Kehutanan

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Fungsi Perlindungan dan Keberlanjutan Harus Ditegaskan dalam Pembahasan RUU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus menyempurnakan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tersebut, sejumlah masukan disampaikan guna memperkuat kejelasan norma dan memastikan pengaturan kehutanan dapat diimplementasikan secara efektif.

Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Pengaturan Hutan Lindung Didorong Semakin Kuat dalam RUU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tersebut, salah satu pembahasan difokuskan pada penguatan pengaturan hutan lindung agar memiliki kepastian hukum sekaligus semakin memperkuat upaya pelestarian kawasan hutan.

Seimbangkan Fungsi Ekonomi-Sosial-Lingkungan, Revisi UU Kehutanan Mengacu Amanat Konstitusi

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Seimbangkan Fungsi Ekonomi-Sosial-Lingkungan, Revisi UU Kehutanan Mengacu Amanat Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi DPR RI terus mempercepat pembahasan RUU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal itu guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, mempercepat penyelesaian konflik tenurial, memperkuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, serta mendukung tata kelola hutan yang berkelanjutan.

Kementerian ATR/BPN Kerap Disalahkan dalam Penerbitan Sertifikat, UU Kehutanan Perlu Direvisi

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Kementerian ATR/BPN Kerap Disalahkan dalam Penerbitan Sertifikat, UU Kehutanan Perlu Direvisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Baleg DPR RI Siti Aisyah menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu disempurnakan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik agraria.

Revisi UU Kehutanan Didorong Jadi Solusi Konflik Agraria Tanpa Korbankan Kelestarian Hutan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Revisi UU Kehutanan Didorong Jadi Solusi Konflik Agraria Tanpa Korbankan Kelestarian Hutan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Daniel Johan menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus mampu menjadi solusi atas berbagai konflik agraria yang terjadi di kawasan hutan, tanpa mengorbankan upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan kawasan hutan.

Atasi Konflik Tenurial dan Tumpang Tindih Lahan, Revisi UU Kehutanan Perlu Libatkan ATR/BPN

Atasi Konflik Tenurial dan Tumpang Tindih Lahan, Revisi UU Kehutanan Perlu Libatkan ATR/BPN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pihaknya perlu mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, materi perubahan undang-undang tersebut berkaitan erat dengan berbagai persoalan agraria dan tata ruang yang memerlukan sinkronisasi lintas sektor.

Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Adaptif dan Berikan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan

Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Adaptif dan Berikan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Panja Revisi UU Kehutanan Soroti Penguatan Perhutani, Agroforestri, dan Kelestarian Hutan Jawa

Panja Revisi UU Kehutanan Soroti Penguatan Perhutani, Agroforestri, dan Kelestarian Hutan Jawa

PARLEMENTARIA, Sidoarjo — Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kehutanan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berlangsung di Dinas Kehutanan Jawa Timur, Sabtu (13/6/2026).

Darori Wonodipuro Tekankan Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Berpihak pada Rakyat

Darori Wonodipuro Tekankan Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Berpihak pada Rakyat

PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (13/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi berbagai pihak terkait revisi regulasi kehutanan nasional.

Respons Putusan MK terkait Tanah Adat, Komisi IV Jaring Aspirasi Revisi UU Kehutanan di Jatim