RUU Kehutanan

Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Adaptif dan Berikan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

15 Juni 2026

Panja Revisi UU Kehutanan Soroti Penguatan Perhutani, Agroforestri, dan Kelestarian Hutan Jawa

Panja Revisi UU Kehutanan Soroti Penguatan Perhutani, Agroforestri, dan Kelestarian Hutan Jawa

PARLEMENTARIA, Sidoarjo — Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kehutanan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berlangsung di Dinas Kehutanan Jawa Timur, Sabtu (13/6/2026).

Darori Wonodipuro Tekankan Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Berpihak pada Rakyat

Darori Wonodipuro Tekankan Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Berpihak pada Rakyat

PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (13/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi berbagai pihak terkait revisi regulasi kehutanan nasional.

Respons Putusan MK terkait Tanah Adat, Komisi IV Jaring Aspirasi Revisi UU Kehutanan di Jatim

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Respons Putusan MK terkait Tanah Adat, Komisi IV Jaring Aspirasi Revisi UU Kehutanan di Jatim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengungkapkan bahwa jaring pendapat terkait penyusunan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, digelar untuk menyerap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sektor kehutanan.

RUU Kehutanan Harus Jadi Payung Hukum Kuat Demi Kelestarian Hutan Indonesia

Politik dan Keamanan

RUU Kehutanan Harus Jadi Payung Hukum Kuat Demi Kelestarian Hutan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan penting untuk dilakukan guna memastikan tata kelola hutan Indonesia yang mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya alam yang semakin kompleks.

Panja RUU Kehutanan Soroti Kompleksitas Tantangan Hutan Indonesia

Panja RUU Kehutanan Soroti Kompleksitas Tantangan Hutan Indonesia

PARLEMENTARIA, Minahasa Utara - Komisi IV DPR membunyikan alarm keras terkait merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat eksploitasi hutan nasional yang kian kompleks. Kondisi empiris ini mendorong parlemen untuk mempercepat langkah reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

I Ketut Suwendra: Eksploitasi Emas Jangan Bikin Alam Rusak dan Terbengkalai

I Ketut Suwendra: Eksploitasi Emas Jangan Bikin Alam Rusak dan Terbengkalai

PARLEMENTARIA, Manado - Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menyoroti tata kelola industri pertambangan emas di Sulawesi Utara yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan jika tidak dibarengi dengan regulasi reklamasi yang ketat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaring masukkan dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Kehutanan yang sedang digodok oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan DPR RI.

Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang

Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang

PARLEMENTARIA, Minahasa Utara — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memberikan apresiasi mendalam terhadap langkah nyata PT Meares Soputan Mining (MSM) yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh dirinya di sela-sela kunjungan kerja spesifik saat meninjau langsung area pascatambang di PT MSM, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (6/6/2026).

Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat

PARLEMENTARIA, Minahasa Utara — Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI mendorong seluruh pelaku industri pertambangan nasional untuk menerapkan standar pemulihan lingkungan yang ketat dan berkelanjutan setelah melakukan eksploitasi lahan. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan kelestarian ekologi serta meminimalkan dampak kerusakan alam yang kerap membayangi aktivitas pengerukan komoditas bumi di berbagai wilayah Indonesia.

Harmonisasi RUU Kehutanan Berlandas Hakikat Pengelolaan Hutan untuk Maslahat Masyarakat

Politik dan Keamanan

Harmonisasi RUU Kehutanan Berlandas Hakikat Pengelolaan Hutan untuk Maslahat Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa proses pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus tetap berpegang pada hakikat pengelolaan hutan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum yang berlaku, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hutan adat. Menurut Bob, prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Kehutanan tetap relevan hingga saat ini, yakni menjadikan hutan sebagai kekayaan alam yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Komisi IV Usulkan Revisi UU Kehutanan untuk Jawab Persoalan Deforestasi dan Konflik Lahan

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026