TPKS

8 artikel dengan tag ini

Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Fransciscus Sibarani Desak Pembebasan Bersyarat Tak Abaikan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah memastikan hak dan perlindungan korban kekerasan seksual tetap terpenuhi meski terpidana telah memperoleh pembebasan bersyarat. Hal tersebut menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama LPSK, Komnas Perempuan, dan LPA Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (7/10/2026) lalu.

8 Oktober 2026

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Sepakati 5 Poin RDPU TPKS, Usulkan Rapat Gabungan Lintas Komisi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI menyepakati lima poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Salah satu kesimpulannya ialah mengusulkan Rapat Gabungan lintas komisi dan kementerian untuk memperkuat penanganan kasus serta perlindungan korban kekerasan seksual.

Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Yanuar Prihatin : Biaya Visum dan Perawatan Korban TPKS Ditanggung Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Prihatin meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menjamin biaya pemeriksaan visum et repertum dan perawatan medis korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ditanggung negara. Menurutnya, kendala biaya dan birokrasi layanan kesehatan masih dapat menjadi beban tambahan bagi korban kekerasan seksual yang hendak melapor dan memperoleh keadilan.

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Dyah Pitaloka Desak Audit Remisi Pelaku TPKS, Negara Harus Jamin Pendidikan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proses asesmen pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Di sisi lain, negara juga diminta menjamin hak pendidikan korban, termasuk kejelasan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan legalitas ijazah.

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Tolak Keringanan Hukuman Pelaku TPKS, Komisi XIII Minta Kemenimipas Cabut Pembebasan Bersyarat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera mencabut Pembebasan Bersyarat (PB) yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur. Sebab, pemberian kebebasan bersyarat kepada pelaku kekerasan seksual berbasis relasi kuasa berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat dan mencederai hak-hak korban.

Anak Perempuan Alami Kekerasan Seksual oleh Ayah dan Paman, APH Perlu Beri Sanksi Tegas

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Anak Perempuan Alami Kekerasan Seksual oleh Ayah dan Paman, APH Perlu Beri Sanksi Tegas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan kekerasaan seksual yang dialami seorang gadis sejak kecil hingga dewasa oleh ayah dan dua pamannya. Ia pun mengingatkan aparat penegak hukum (APH) untuk memberi sanksi tegas bagi para pelaku dan memastikan tak ada penyelesaian secara kekeluargaan dalam kasus ini.

Lestari: Kasus Kekerasan Seksual terhadap Lansia Jadi Alarm Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan

Kesejahteraan Rakyat20 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lestari: Kasus Kekerasan Seksual terhadap Lansia Jadi Alarm Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku kekerasan seksual terhadap seorang lansia di Grobogan, Jawa Tengah. Ia juga meminta pemerintah segera mengevaluasi sekaligus memperkuat sistem perlindungan bagi kelompok rentan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Sampang, Pemberatan Hukuman Harus Dilakukan

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Sampang, Pemberatan Hukuman Harus Dilakukan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang remaja berusia 15 tahun di Sampang, Madura, yang diduga dilakukan oleh 27 pelaku. Menurutnya, kasus tersebut merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara khusus dan komprehensif.