APH

8 artikel dengan tag ini

Presiden Beri Peringatan APH Harus Lebih Tegas Berantas Tambang Ilegal

Politik dan Keamanan15 Agustus 2026

Presiden Beri Peringatan APH Harus Lebih Tegas Berantas Tambang Ilegal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai pesan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan pertambangan illegal, merupakan arahan sekaligus peringatan (warning) bagi aparat penegak hukum (APH) untuk semakin serius menindak berbagai praktik pertambangan yang tidak sah.

15 Agustus 2026

Tak Hanya dari APH, Badan Pengelola Aset Harus Libatkan Berbagai Unsur

Politik dan Keamanan5 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Tak Hanya dari APH, Badan Pengelola Aset Harus Libatkan Berbagai Unsur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil perampasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Namun, ia menilai lembaga tersebut tidak seharusnya hanya diisi oleh unsur aparat penegak hukum (APH), melainkan melibatkan berbagai unsur agar tata kelola aset berjalan lebih akuntabel dan independen.

Badan Pengelola Aset Dibentuk, Fungsi di Berbagai APH Harus Diintegrasikan

Politik dan Keamanan4 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Badan Pengelola Aset Dibentuk, Fungsi di Berbagai APH Harus Diintegrasikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masih membutuhkan pendalaman, khususnya terkait desain kelembagaan yang akan mengelola aset hasil tindak pidana. Menurutnya, pengelolaan aset sebaiknya dilakukan oleh satu lembaga khusus agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Minimnya Anggaran dan Fasilitas Sarpras APH di Papua Tengah Perlu Dapatkan Perhatian

Politik dan Keamanan27 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Minimnya Anggaran dan Fasilitas Sarpras APH di Papua Tengah Perlu Dapatkan Perhatian

PARLEMENTARIA, Timika - Komisi III DPR RI menyoroti masih terbatasnya sarana-prasarana dan dukungan anggaran bagi aparat penegak hukum di Provinsi Papua Tengah. Persoalan tersebut mencuat dalam kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Timika, Papua Tengah, setelah menerima paparan dari Kapolda Papua Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Tengah.

Bob Hasan: Diferensiasi Fungsi Antar-APH Penting Jaga Profesionalisme Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Bob Hasan: Diferensiasi Fungsi Antar-APH Penting Jaga Profesionalisme Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, proporsionalitas, serta pemisahan fungsi kelembagaan yang jelas (diferensiasi fungsi) antara institusi kepolisian dan kejaksaan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berintegritas sesuai prinsip due process of law.

Dinamika Internal APH Tidak Ganggu Penegakan Hukum di Kaltara

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dinamika Internal APH Tidak Ganggu Penegakan Hukum di Kaltara

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan dinamika internal yang terjadi di institusi penegak hukum tidak mengganggu pelaksanaan tugas penegakan hukum di Kalimantan Utara (Kaltara). Menurutnya, sinergi antara Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah tersebut tetap berjalan baik sehingga proses penanganan perkara dapat berlangsung secara optimal.

Komisi III Serap Masukan APH di Papua Tengah, Soroti Keterbatasan Anggaran hingga Sarpras

Politik dan Keamanan25 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Serap Masukan APH di Papua Tengah, Soroti Keterbatasan Anggaran hingga Sarpras

PARLEMENTARIA, Timika – Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kelembagaan penegak hukum dan keutuhan wilayah Papua. Perhatian khusus itu diberikan kepada Kapolda Papua Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua, dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Timika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026).

Perkuat Koordinasi, DPR Tegaskan Sinergi dengan Polri Hormati Kewenangan APH

Kesejahteraan Rakyat20 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perkuat Koordinasi, DPR Tegaskan Sinergi dengan Polri Hormati Kewenangan APH

PARLEMENTARIA, Gresik – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan bahwa sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga. Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional, bukan mencampuri ranah aparat penegak hukum (APH).