
Ketua DPR RI Puan Maharani.|Foto: Sari/mrs
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas gugurnya sejumlah petugas dan relawan yang membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurutnya, Pemerintah harus memberikan perlindungan dan perhatian kepada para petugas dan relawan tersebut.
“Tentunya kita banyak berterima kasih atas dedikasi para petugas dan bantuan relawan dalam proses penanganan Karhutla. Untuk itu, kami atas nama DPR juga menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya sejumlah petugas dah relawan saat berjibaku memadamkan api,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).
Seperti diketahui, sejumlah petugas dan relawan gugur saat berjuang memadamkan api Karhutla. Setidaknya 9 petugas dan relawan pemadaman Karhutla gugur, terdiri dari 3 orang di Kalimatan Tengah, 5 orang petugas/relawan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Probolinggo, dan terbaru satu orang di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, bernama Nurdin.
Bahkan seorang warga lansia yang membantu memadamkan Karhutla untuk mencegah api menjalar ke permukiman di Samarinda, Kalimantan Timur, juga meninggal dunia. Menurut Puan, rangkaian kehilangan itu memperkuat urgensi mempercepat pengendalian Karhutla dan menjaga seluruh pihak yang menghadapi dampaknya, termasuk dampak dari asap kebakaran.
“Selain untuk warga, perhatian pemerintah juga perlu menjangkau petugas dan relawan yang membantu pemadaman api Karhutla. Harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan bagi para petugas dan relawan, keluarga menunggu mereka pulang,” tuturnya.
“Para petugas dan relawan yang membantu penanganan berangkat dengan harapan dapat menyelamatkan sesama dan kembali kepada keluarganya. Pengabdian itu perlu ditopang perlindungan yang dapat diandalkan,” tambah Puan.
Banyaknya petugas dan relawan yang gugur, dinilai Puan, menuntut Negara untuk mengevaluasi standar operasional prosedur
proses pemadaman Karhutla, khususnya standar keselamatan bagi mereka yang terlibat membantu penanganan Karhutla.
“Petugas dan relawan pemadaman Karhutla adalah pahlawan kemanusiaan karena berjuang demi membantu keselamatan masyarakat. Pengorbanan mereka seharusnya mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak dari Negara,” tegasnya.
Puan juga menyampaikan penghargaan kepada perempuan yang turut menjadi relawan dalam penanganan karhutla. “Keterlibatan para perempuan, kelompok ibu-ibu yang ikut membantu pemadaman Karhuta juga perlu memperoleh dukungan yang layak dan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan serta pengalaman selama bertugas,” ungkap Puan.
Sebagai informasi, banyak kelompok perempuan yang ikut terlibat dalam penanganan Karhutla. Di Kalimatan terdapat kelompok relawan bernama The Power of Mama yang aktif berpatroli, mencatat titik api, dan ikut memadamkan kebakaran di sekitar wilayah mereka.
Selain itu, banyak perempuan yang tergabung langsung sebagai petugas atau relawan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta petugas pemadam Karhutla. Tak sedikit pula mahasiswa dan tokoh publik perempuan yang ikut membantu. Bahkan beberapa lansia perempuan terlihat ikut membantu menyiapkan logistik dan makanan di dapur umum bagi para petugas pemadaman Karhutla.
Menurut Puan, keterlibatan relawan perempuan dalam penanganan Karhutla sangat penting karena dapat membantu memastikan dukungan penugasan, tempat beristirahat, akses pelayanan, dan perlindungan bagi orang-orang yang bekerja di lapangan.
“Para perempuan yang ikut membantu penanganan Karhutla membawa kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki. Peran perempuan dalam penanganan bencana sangat signifikan,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Mereka perlu didengar dan memperoleh dukungan yang memungkinkan pengabdiannya berlangsung dengan aman. Pemerintah harus bisa memberikan jangkauan perlindungan kepada mereka,” lanjut Puan.
Di sisi lain, Puan menilai perhatian juga perlu menjangkau tanggung jawab Negara kepada keluarga yang ditinggalkan petugas dan relawan selama penugasan. “Petugas dan relawan yang memiliki tanggungan pengasuhan atau menjadi penopang penghasilan keluarga membutuhkan kejelasan dukungan, termasuk mereka yang mengalami cedera, sakit, atau harus menjalani pemulihan,” paparnya.
Pada saat yang sama, Puan mengingatkan warga di wilayah terdampak memerlukan bantuan untuk mempertahankan kehidupan mereka. “Orang tua yang mendampingi anak sakit, pekerja yang mengurangi aktivitas, dan pelaku usaha yang kehilangan pendapatan perlu menjadi perhatian dalam keputusan Pemerintah,” sebut Puan.
Puan pun mendorong Pemerintah pusat dan daerah memastikan langkah perlindungan kesehatan terhubung dengan dukungan terhadap kebutuhan keluarga. “Daerah yang kemampuannya terbatas perlu memperoleh bantuan tepat waktu agar pelayanan dan pertolongan tetap berjalan,” tambahnya.
Sementara bagi petugas/relawan dan warga yang meninggal dunia buntut Karhutla, Puan meminta Pemerintah memberikan pendampingan bagi para keluarga korban secara berkelanjutan setelah masa duka awal. “Pemerintah perlu membantu mereka memperoleh hak dan dukungan yang tersedia, termasuk untuk menjaga pengasuhan, penghidupan, serta keberlanjutan pendidikan anak,” ucap Puan.
DPR melalui komisi terkait disebut akan mengawal tindak lanjut Pemerintah. Termasuk, kata Puan, kesinambungan perlindungan selama penanganan hingga pemulihan pasca Karhutla. “Kesungguhan Negara perlu dirasakan oleh warga yang terdampak Karhutla dan mereka yang datang membantu,” kata cucu Bung Karno tersebut.
“Setiap keluarga yang menanggung beban akibat Karhutla beserta dampak kabut asap berhak memperoleh perhatian yang layak, termasuk ketika harus menata kembali kehidupannya setelah kehilangan,” tutup Puan. (aha)