//
Ketua Komisi XII DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, dalam agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Arifman/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI meminta peningkatan dukungan anggaran kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diikuti dengan perbaikan kinerja sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi (migas). Pihaknya menilai efektivitas anggaran perlu tercermin melalui capaian produksi dan lifting minyak serta penguatan ketahanan energi nasional.
Hal tersebut mengemuka dalam agenda Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi XII menyetujui Pagu Anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,37 triliun.
Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng menekankan bahwa salah satu indikator penting kinerja Kementerian ESDM adalah kemampuan menjaga lifting minyak. Menurutnya, penurunan produksi akan berdampak langsung pada kebutuhan impor dan belanja negara.
“Performance-nya itu adalah lifting minyak, karena lifting minyak ini kalau semakin turun, kita harus impor semakin besar dan itu akan memakan anggaran yang semakin besar,” ujar Mekeng.
Ia juga mempertanyakan peningkatan cost recovery di tengah tren penurunan lifting minyak. Sebab itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut agar penggunaan anggaran sektor migas tetap efisien.
“Logikanya ya, kalau lifting turun, cost recovery juga mestinya turun, tapi kok naik gitu loh,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Dirinya menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program ESDM 2027. Dukungan anggaran yang telah diberikan DPR dan pemerintah harus menghasilkan capaian yang terukur, bukan sekadar terserap dalam pelaksanaan program.
Di sisi lain, Komisi XII DPR RI juga menekankan agar anggaran ESDM tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat, terutama peningkatan ketersediaan energi dan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan kementeriannya berkomitmen menjaga indikator yang telah ditetapkan dalam APBN, termasuk lifting minyak.
“Kami dari Kementerian ESDM berusaha untuk menjaga indikator yang ditetapkan di dalam APBN, ya, termasuk lifting,” ujar Yuliot.
Terakhir, ia menambahkan, pemerintah juga terus memperkuat ketahanan energi melalui peningkatan ketersediaan energi dan pembangunan infrastruktur kelistrikan agar akses listrik dapat semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Dalam rangka ketahanan energi kami berusaha untuk meningkatkan ketersediaan energi, termasuk listrik, dan infrastruktur yang terbangun untuk sistem kelistrikan ini akan kita upayakan seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air itu akan mendapatkan aliran listrik,” pungkasnya. (RR/um)
