//
Legislator Komisi XII Kritik Penanganan Bencana, Minta Pemerintah Prioritaskan Anggaran Mitigasinya
Diterbitkan
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB Ratna Juwita, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan jajaran Eselon I KLH/BPLH Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.|Foto: Jaka/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk merestrukturisasi porsi anggaran TA 2027 agar lebih menitikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ketimbang penanganan reaktif saat krisis terjadi.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan jajaran Eselon I KLH/BPLH dalam rangka Pembahasan RKA-K/L TA 2027 di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Rapat yang berlangsung dinamis tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan.
Dalam sesi pendalaman, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB Ratna Juwita menyayangkan kecilnya alokasi anggaran lingkungan hidup jika dibandingkan dengan postur APBN nasional. Ia mengkritik kebiasaan pemerintah yang cenderung responsif hanya setelah bencana alam menelan korban dan kerugian.
"Ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Apakah kinerja pemerintahan hari ini berbasis target yang dipenuhi, atau kementerian ini memang bukan prioritas? Indonesia ini negara kepulauan yang sangat besar, tapi anggarannya tidak ada satu persen dari total APBN," cetus Ratna.
Ia menambahkan bahwa program pencegahan membutuhkan perhatian dan dukungan pembiayaan yang jauh lebih dominan. "Negara kita selalu latah, kalau sudah kejadian baru bingung. Padahal mitigasi dan early warning system itu membutuhkan konsentrasi dan alokasi yang lebih besar. Kita di Komisi XII siap berjuang bersama untuk menambah anggaran ini, tapi penggunaannya harus diprioritaskan untuk ketahanan bencana," lanjutnya.
Kritik senada disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN Totok Daryanto. Ia menyoroti ketidaksesuaian nomenklatur pada penambahan anggaran Program Kualitas Lingkungan Hidup yang dinilainya belum secara eksplisit menjawab persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang marak terjadi di daerah, khususnya Kalimantan.
"Saya membaca nomenklatur di Program Kualitas Lingkungan Hidup, tidak ada bahasa yang spesifik berkaitan dengan penanganan kebakaran di Kalimantan. Jangan sampai kenaikan anggaran yang besar ini justru tidak menyentuh masalah utama yang sedang menjadi perhatian publik," ujar Totok.
Totok mendorong kementerian untuk melahirkan inovasi dan riset berbasis teknologi dalam menanggulangi karhutla agar bencana tahunan tidak terus berulang. "Kejadian ini terus-menerus terjadi, seperti kita tidak belajar dari pengalaman. Harus ada upaya spesifik, misalnya riset tanaman jenis tertentu yang menahan api atau metode pemadaman udara yang efektif seperti di negara lain. Fokus anggaran baru ini jangan sampai lepas dari penanganan karhutla," tegasnya.
Hasil RDP tersebut mencatat Komisi XII menyetujui Pagu Indikatif KLH/BPLH TA 2027 sebesar Rp1,23 triliun beserta usulan tambahan Rp1,33 triliun, di mana alokasi usulan tambahan untuk Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim ditetapkan sebesar Rp384,16 miliar sehingga totalnya menjadi Rp427,51 miliar. (ndy/aha)
