Komisi XII Dorong Optimalisasi Infrastruktur Gas dan Peningkatan Lifting Minyak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai peningkatan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 harus dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur energi sekaligus mendorong tercapainya swasembada energi nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Wakil Menteri ESDM terkait penetapan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, kenaikan anggaran Kementerian ESDM diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan energi nasional.

“APBN ESDM naik pesat karena memang kita membangun infrastruktur gas. Selama ini kelemahan kita ada pada infrastruktur. Dengan berbagai jaringan yang sudah selesai dan terus diperluas, pemanfaatan gas ke depan akan menjadi jauh lebih efektif,” ujar Sugeng.

Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah agar tetap memberi perhatian serius terhadap penurunan produksi minyak nasional (natural decline) yang terus terjadi. Pasalnya, Kementerian ESDM bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) perlu melakukan berbagai upaya untuk menahan laju penurunan produksi tersebut.

Sugeng juga menyoroti pentingnya penyajian data lifting migas yang lebih akurat. Ia menilai capaian lifting minyak seharusnya dipisahkan secara jelas dari komponen lain seperti condensate maupun natural gas liquid (NGL), mengingat karakteristik dan nilai ekonominya berbeda.

“Lifting itu harus benar-benar lifting minyak karena acuannya Indonesia Crude Price (ICP). Jangan sampai angka lifting terlihat tinggi, tetapi penerimaan negara tidak sebanding karena tercampur dengan condensate atau NGL yang memiliki harga dan pasar berbeda,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Ia berharap Kementerian ESDM mampu menjadi sektor utama dalam mewujudkan swasembada energi sekaligus meningkatkan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral.“Kita semua ingin Kementerian ESDM menjadi leading sector dalam mewujudkan swasembada energi dan ketahanan energi. Apalagi PNBP terbesar juga berasal dari kementerian ini. Karena itu target-target yang telah disusun harus benar-benar dapat diwujudkan,” pungkasnya. (bit/um)