//
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, saat ditemui oleh Parlementaria menjelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.|Foto: Bitha/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong pemerintah melanjutkan langkah efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar perusahaan negara dapat bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, efisiensi juga penting untuk mengurangi ketergantungan BUMN terhadap dukungan anggaran negara.
Anis menilai rencana pemerintah menyederhanakan jumlah BUMN dari ribuan perusahaan menjadi sekitar 300 BUMN merupakan langkah signifikan dalam memperbaiki tata kelola dan efektivitas perusahaan negara. Dengan jumlah yang lebih terkonsolidasi, pengelolaan BUMN diharapkan dapat dilakukan secara lebih fokus dan efisien.
“Saya juga sempat melihat bahwa pemerintah melakukan efisiensi terhadap ribuan BUMN yang ada. Sehingga target di akhir itu sekitar 300, hanya 300 BUMN. Itu saya kira cukup signifikan,” ujar saat Anis saat ditemui oleh Parlementaria di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Sebab, dirinya meyakini efisiensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan jumlah perusahaan, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kinerja BUMN. Perusahaan negara yang mampu beroperasi secara sehat dan produktif dinilai dapat mengurangi kebutuhan terhadap dukungan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Dengan efisiensi terhadap BUMN, kita tentu bisa lebih efektif di dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Dan juga tidak adanya PMN atau Penyertaan Modal Negara terhadap BUMN, itu bisa membantu penyelamatan terhadap APBN,” katanya.
Tidak hanya itu saja, ia menilai keberadaan BUMN memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu instrumen kehadiran negara dalam mengelola sumber daya dan sektor-sektor yang memiliki kepentingan publik. Karena itu, optimalisasi BUMN harus tetap diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pandangan tersebut, jelasnya, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan penguasaan negara atas sumber daya dan cabang produksi yang penting bagi negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Kalau BUMN bisa maksimal dan bekerja sebetulnya untuk rakyat, maka tentu ini kembali kepada rakyat. Dan di situlah kehadiran negara,” ujar Anis.
Karena itu, dirinya menegaskan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi BUMN. Menurutnya, pembenahan perusahaan negara harus menghasilkan BUMN yang lebih sehat, efektif, dan mampu menjalankan fungsi strategisnya tanpa terus bergantung pada APBN.
Dengan kinerja BUMN yang semakin optimal, lanjutnya, ruang fiskal pemerintah juga dapat lebih terjaga sehingga APBN dapat difokuskan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. “Saya mendorong penuh efisiensi BUMN ini sehingga bekerja maksimal. Dan APBN itu juga akan terbantu lebih maksimal lagi,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu. (bit/um)
