//
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026). |Foto: Alma/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keterbatasan anggaran pemerintah pada 2026 dinilai perlu direspons dengan penguatan kolaborasi bersama sektor swasta untuk mendukung pengembangan infrastruktur transportasi nasional. Keterlibatan investasi non-APBN dipandang penting agar pembangunan sektor transportasi tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai sektor transportasi memiliki ruang besar untuk memperluas kerjasama dengan pihak swasta, mulai dari pelabuhan, perkeretaapian hingga transportasi darat.
“Dengan keterbatasan anggaran di tahun 2026 ini masih berjalan. Harapan kami Bapak ini sektornya banyak melibatkan dari pihak swasta juga, bukan dari APBN. Sebaiknya bisa berkolaborasi dengan swasta-swasta yang potensi untuk menambah dan bekerja untuk sektor-sektor di bidang pelabuhan, penerbangan, dan lain-lain,” ujar Sudjatmiko dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ia mencontohkan perubahan tata kelola pelabuhan setelah diterapkannya Undang-Undang Pelayaran Tahun 2009 yang membuka ruang pengelolaan pelabuhan oleh pihak swasta. Menurutnya, kebijakan tersebut mendorong pertumbuhan sektor kepelabuhanan sekaligus meningkatkan penerimaan negara dan aktivitas ekonomi.
“Sebelum 2009 itu stuck hampir seluruh pelabuhan dikelola oleh BUMN yang dalam hal ini Pelindo. Nah, setelah 2009 swasta bisa mengelola pelabuhan. Nah ini banyak tumbuh dan itu meningkatkan PNBP dan pertumbuhan ekonomi,” kata politisi Fraksi PKB.
Menurut Sudjatmiko, pola serupa dapat dipertimbangkan untuk diterapkan pada sektor transportasi lain yang dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi, termasuk perkeretaapian. Ia menilai pengembangan jalur kereta, khususnya di kawasan pertambangan memiliki prospek investasi yang menjanjikan jika diberikan ruang pengelolaan yang lebih terbuka.
“Kita tahu sektor kereta api ini bukan juga sesuatu yang tidak menarik. Kalau di daerah pertambangan itu sangat menarik. Nah sekarang ini kan keterkaitannya hanya PT KAI yang bisa mengelola jalur kereta api seperti itu,” jelasnya.
Ia berpandangan keterlibatan swasta dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal negara. Dengan skema kolaborasi yang tepat, pengembangan konektivitas nasional dinilai tetap dapat berjalan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah. (uc/um)
