Anis Byarwati

7 artikel dengan tag ini

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat

Ekonomi dan Keuangan9 Oktober 2026

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat

PARLEMENTARIA, Bandung Barat — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat yang mengalami pencabutan izin usaha. Dari 161 bank yang dicabut izin usahanya secara nasional sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdiri pada 2005 hingga 6 Oktober 2026, sebanyak 48 bank di antaranya berasal dari Jawa Barat.

9 Oktober 2026

Anis Byarwati Desak Penguatan Audit Investigatif saat Uji Kelayakan dan Kepatutan BPK

Ekonomi dan Keuangan6 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Desak Penguatan Audit Investigatif saat Uji Kelayakan dan Kepatutan BPK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperkuat pemeriksaan hingga pada pendalaman audit investigatif apabila ditemukan indikasi kecurangan (fraud) atau potensi kerugian negara. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada temuan administratif.

RUU Daerah Kepulauan Diharap Tumbuhkan Ekonomi Berbasis Kelautan

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Diharap Tumbuhkan Ekonomi Berbasis Kelautan

PARLEMENTARIA, Ternate — Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI mendorong pembentukan undang-undang ini sebagai instrumen investasi nasional yang mampu melahirkan mesin pertumbuhan ekonomi baru berbasis kelautan. Ketimbang sekadar bergantung pada skema dana transfer daerah.

1 Oktober 2026

Anis Byarwati Pertanyakan Ukuran Kemandirian Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan17 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Pertanyakan Ukuran Kemandirian Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mempertanyakan formulasi penguatan kemandirian fiskal daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD) perlu menjadi perhatian agar kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat tanpa mengabaikan keseimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah.

Anis Byarwati Minta RUU Keuangan Negara Hilangkan Ambiguitas BUMN

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Minta RUU Keuangan Negara Hilangkan Ambiguitas BUMN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara memperjelas pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan, penyertaan modal negara (PMN), dan posisi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir dalam pengelolaan keuangan negara.

Legislator Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Relasi Negara dan BUMN

Ekonomi dan Keuangan15 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Legislator Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Relasi Negara dan BUMN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti posisi negara dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait tanggung jawab negara atas utang dan kontribusi dividen BUMN terhadap penerimaan negara. Hal ini menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara.

Anis Byarwati Dorong Penguatan Daya Beli Demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Ekonomi dan Keuangan29 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Dorong Penguatan Daya Beli Demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

PARLEMENTARIA, Tangerang – Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dinilai membutuhkan daya beli masyarakat yang kuat. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi perlu dijaga melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan usaha masyarakat.