DPR dan Pemerintah Terus Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. 

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian ESD), Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Pimpinan DPR RI, serta Anggota Komisi XI DPR RI. 

“Hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” ujar Dasco dalam konferensi pers Pimpinan DPR RI usai Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter yang digelar di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). 

Turut hadir dalam konferensi pers itu di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal, dan Ketua Banggar Said Abdullah. 

Lebih lanjut, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menjelaskan stabilitas makro ekonomi menjadi prioritas utama. Menurutnya, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk merespons dampak global, termasuk kenaikan harga minyak yang mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Meski fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik, upaya penguatan nilai tukar rupiah perlu terus ditingkatkan dengan menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang tepat dan koordinasi yang kuat antara otoritas ekonomi.

“Ada kesepakatan bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makro ekonomi di jangka pendek. Karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter dan koordinasi antara fiskal dan moneter,” ungkap Wakil Ketua DEN itu.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan BI terus memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas. BI telah menaikkan BI Rate menjadi 5,75 persen, yang diikuti meningkatnya aliran modal (capital inflow) ke instrumen keuangan domestik. Di sisi lain, BI juga meningkatkan ekspansi likuiditas operasi moneter guna menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing.

Di sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga dengan defisit hingga Mei 2026 sebesar 0,7 persen dan diperkirakan tetap berada di bawah 3 persen hingga akhir tahun. Pemerintah juga memperkuat koordinasi bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk memperpanjang penempatan dana Pemerintah di perbankan hingga Desember 2026 serta menyiapkan tambahan likuiditas untuk menjaga penyaluran kredit yang diharapkan tetap tumbuh pada level dua digit.

Menutup konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan koordinasi antara DPR RI, Pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna memastikan kebijakan makro ekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor riil berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. (pun/rdn)