//
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie.|Foto: Yohan/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie mempertanyakan makna slogan “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” yang menjadi tema fiskal dalam dokumen indikator pembangunan RAPBN 2027. Slogan ini menjadi sorotannya lantaran sejumlah indikator kesejahteraan yang disusun pemerintah belum menunjukkan peningkatan signifikan, termasuk target rasio Gini.
Hal itu disampaikan Dolfie dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia dalam rangka pembahasan penyampaian pokok-pokok RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 serta pembentukan Panja-Panja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Ia menyoroti target rasio Gini yang hanya turun tipis dari 0,368 pada 2026 menjadi 0,367 pada 2027. Baginya, kondisi ini dinilai belum sejalan dengan narasi percepatan kesejahteraan yang diusung pemerintah.
“Yang mana ini cepatnya, Pak? GNI per kapitanya tidak cepat naiknya, tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, Rasio Gini, Pengangguran Terbuka, Nilai Tukar Petani tidak cepat. Jadi yang dimaksud sejahtera lebih cepatnya itu yang mana, Pak?” ujar Dolfie.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu kemudian membandingkan proyeksi pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita dengan kondisi pendapatan pekerja, khususnya buruh. Dalam dokumen Bappenas, GNI per kapita 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp98,54 juta per tahun atau sekitar Rp8,2 juta per orang per bulan.
Di sisi lain, Dolfie mencermati rata-rata penghasilan buruh yang masih berada pada kisaran Rp3 juta hingga Rp3,5 juta per bulan. Perbedaan tersebut menjadi perhatian karena pertumbuhan ekonomi dinilai harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
“Bapak cantumkan di sini GNI per kapita 89,65 tahun 2026. Batas bawahnya 2027 jadi 98,54 juta per tahun. Kalau kita rata-ratakan 2027 jadi Rp8,2 juta per orang per bulan. Tapi kalau kita lihat rata-rata penghasilan buruh itu Rp3 juta sampai Rp3,5 juta Pak. Jadi, sebenarnya siapa yang menikmati pertumbuhan yang tinggi ini kalau rata-rata penghasilan buruh masih Rp3,5 juta?” tanyanya.
Berangkat dari paparan tersebut, ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesenjangan pendapatan tersebut melalui penajaman target rasio Gini. Pasalnya, indikator pemerataan perlu disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka makro.
“Rasio Gini ini harus dikoreksi untuk memastikan kesenjangannya tidak tinggi,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengakui terdapat kekeliruan dalam penetapan batas indikator rasio Gini dan menyatakan siap melakukan koreksi terhadap angka tersebut. “Rasio Gini terlalu tipis. Soal cepat lambat itu kan, kata-kata, kalau ditransformasikan dalam bentuk angka tapi kita coba lihat pekerjaan penciptaan lapangan kerja baru. Pak Pimpinan, ini kesalahan fatal, saya koreksi,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Dalam paparan Sasaran dan Indikator Pembangunan RAPBN 2027, pemerintah menetapkan target tingkat kemiskinan pada kisaran 6,0–6,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,30–5,10 persen, serta kemiskinan ekstrem diarahkan menuju 0 persen. Pembahasan lebih lanjut mengenai target rasio Gini akan didalami dan dihitung kembali dalam Panja mendatang. (ndy/um)
