//
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie.|Foto: Yohan/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit meminta pemerintah kembali mencantumkan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) secara eksplisit dalam dokumen RAPBN 2027. Sebab, menurutnya, penggunaan Indeks Kesejahteraan Petani sebagai indikator tunggal berpotensi kurang menggambarkan kondisi kesejahteraan petani dan nelayan secara spesifik.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum RI, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia dengan agenda Penyampaian Pokok-Pokok RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 serta Pembentukan Panja-Panja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dirinya pun menyoroti belum tercantumnya NTP dan NTN dalam bahan paparan pemerintah. Maka dari itu, ia mengingatkan bahwa kedua indikator tersebut selama ini menjadi parameter yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani dan nelayan.
"Sebelum pindah boleh? Silakan klarifikasi saja nih Pak Menteri. Dari indikator NTP, NTN-nya memang belum ada ya? Belum disampaikan? Biasanya 110. Dalam pembahasan sebelumnya Pak Menteri, Indeks Kesejahteraan Petani 0,7–0,8 itu abstrak. Bahkan Bappenas sendiri mengakui itu abstrak. Sehingga kita tambahkan kembali, NTP dan NTN yang harus disampaikan pada pembahasan ini," ujarnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan belum tercantumnya sejumlah indikator pembangunan lain dalam bahan tayang, khususnya sasaran kemiskinan ekstrem dan penciptaan lapangan kerja baru pada tahun 2027.
"Pada saat kita rapat di KEM-PPKF, ada dua indikator yang belum masuk ini Pak. Satu, tingkat kemiskinan ekstrem. Apakah sekarang sudah tidak dicapai, atau sudah tercapai sehingga tidak menjadi sasaran pemerintah lagi? Terus, satu lagi Pak yang juga belum masuk, penciptaan lapangan kerja baru pada tahun 2027. Itu juga belum masuk di sini," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadeaa memastikan indikator yang dipertanyakan Dolfie telah disiapkan pemerintah dan akan dicantumkan dalam pembahasan selanjutnya. Pemerintah menetapkan target NTP 2027 pada kisaran 126–128 dan NTN pada kisaran 106–110.
"Jadi, sudah ada Pak, nanti kita tambahkan Pak NTP-nya. Di nota keuangan dituliskan 0 (kemiskinan ekstrem), nanti kita tambahkan di sini Pak. Kita ada di sini Pak: jadi nilai tukar petaninya itu 126–128 tahun 2027. Nilai tukar nelayannya adalah 106–110 tahun 2027. Ada Pak (lapangan kerja), nanti kami tambahkan juga, saya bacakan angkanya 2,57 sampai 3,49 juta orang lapangan kerja," ungkap Purbaya.
Berdasarkan bahan paparan Menteri Keuangan mengenai indikator pembangunan dan anggaran tematik Tahun Anggaran 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun, meningkat dari outlook 2026 sebesar Rp190,9 triliun.
Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kesejahteraan petani dan nelayan. Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem menuju 0 persen serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57–3,49 juta orang pada tahun 2027. (Ndy/um)
