Fauzi Amro Soroti Stabilitas Moneter dalam Uji Calon Deputi BI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro memastikan kebijakan ekonomi dan moneter dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pengelolaan likuiditas dan stabilitas moneter dinilai menjadi bagian penting dari tanggung jawab Deputi Gubernur BI di tengah dinamika perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Fauzi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI saat menggelar uji kelayakan dan kepatutan Calon Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

“Kebijakan ekonomi dan moneter ini memang menjadi bagian penting dari tugas Bapak. Bagaimana mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas moneter, itu menjadi fungsi Bapak sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia,” ujar Fauzi.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengingatkan pentingnya memastikan pelaksanaan tugas BI sejalan dengan mandat dalam UU P2SK, termasuk menjaga stabilitas sistem pembayaran serta mendukung perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, dirinya turut menyoroti pengelolaan lalu lintas devisa yang dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan tugas Deputi Gubernur BI. 

Pengelolaan tersebut perlu dilakukan secara tepat untuk turut menjaga stabilitas perekonomian nasional. “Masalah lalu lintas devisa ini menjadi penting. Ke depan, pengelolaan lalu lintas dan devisa juga akan menjadi bagian dari tugas Pak Solikin,” katanya.

Karena itu, Fauzi berharap Solikin dapat menjalankan fungsi tersebut secara optimal apabila nantinya mendapat kepercayaan menjadi Deputi Gubernur BI, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan moneter di tengah tantangan perekonomian nasional. “Kami berharap bapak dapat menjalankan fungsi tersebut dengan baik, terutama dalam mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas moneter,” tegas Fauzi.

Menanggapi hal tersebut, Solikin menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, kebijakan ekonomi perlu diarahkan untuk mengelola siklus ekonomi melalui kebijakan moneter dan makroprudensial yang diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal bersama pemerintah. “Jadi, di dalam jangka pendek, kita harus mengelola siklus kita melalui kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, maupun juga kebijakan fiskal berkoordinasi dengan pemerintah,” jelasnya.

Dalam menjaga stabilitas moneter, ia turut menjelaskan pentingnya pengendalian inflasi dan nilai tukar. Untuk nilai tukar, ia menyebut pergerakannya dipengaruhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran, termasuk perkembangan ekspor.

“Kalau kita melihat nilai tukar, jelas, prinsipnya adalah sisi demand dan sisi supply. Kita melihat demand sudah jelas, kemudian ekspor,” pungkas Solikin. (ujm/um)