UU P2SK

11 artikel dengan tag ini

Pentingnya Kepastian Hukum, UU P2SK Dirumuskan Komprehensif

Politik dan Keamanan10 September 2026

Pentingnya Kepastian Hukum, UU P2SK Dirumuskan Komprehensif

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 253 dan 268/PUU-XXIV/2026.

10 September 2026

Setahun Kerja Komisi XI DPR RI, Stabilitas Fiskal dan Reformasi Keuangan Jadi Fokus Utama

Ekonomi dan Keuangan26 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Setahun Kerja Komisi XI DPR RI, Stabilitas Fiskal dan Reformasi Keuangan Jadi Fokus Utama

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian, percepatan transformasi sektor keuangan, serta tuntutan menjaga keberlanjutan fiskal menjadi tantangan yang mewarnai kerja Komisi XI DPR RI sepanjang satu tahun masa sidang. Walaupun begitu, tugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak pernah berhenti demi memastikan ekonomi negara tetap stabil sekaligus inklusif dan berkelanjutan.

Sambut HUT ke-81 RI, Bursa Mineral Perkuat Kedaulatan Komoditas Strategis

Ekonomi dan Keuangan17 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Sambut HUT ke-81 RI, Bursa Mineral Perkuat Kedaulatan Komoditas Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai pembentukan Bursa Mineral menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola komoditas strategis nasional. Pasalnya, kehadiran Bursa Mineral di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi bagian dari upaya Indonesia membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel.

Fauzi Amro: POJK Sertifikasi Perlu Masa Transisi

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fauzi Amro: POJK Sertifikasi Perlu Masa Transisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyatakan Komisi XI akan mengawal masukan dari Asosiasi Governans Manajemen Risiko Kepatuhan Indonesia (AGRKI) terkait implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan. Hal tersebut disampaikan usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI yang membahas berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan salah satunya dari AGRKI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026)

Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI menyeleksi calon terbaik untuk mengisi satu kursi Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan uji kelayakan serta kepatutan (fit and proper test), Kamis. Seleksi ini menjadi krusial mengingat BS OJK memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pengawasan DPR RI terhadap OJK, terlebih setelah penguatan kewenangan OJK melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Legislator Soroti Rendahnya Serapan Anggaran LPS Pasca Perluasan Mandat UU P2SK

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Legislator Soroti Rendahnya Serapan Anggaran LPS Pasca Perluasan Mandat UU P2SK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rendahnya serapan sejumlah pos anggaran serta kesiapan SDM Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menghadapi perluasan mandat pasca-Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi sorotan. Hal tersebut mengemuka pada rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner LPS terkait revisi anggaran tahun 2026.

Kamrussamad Minta LPS Ukur Dampak Program Literasi Keuangan Secara Terukur

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad Minta LPS Ukur Dampak Program Literasi Keuangan Secara Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Efektivitas program literasi dan inklusi keuangan yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner LPS beserta jajaran terkait revisi anggaran tahun 2026. Komisi XI meminta LPS menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur agar setiap program yang didanai anggaran negara dapat dievaluasi manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.

Dorong Transparansi IKU dan Target Program Strategis LPS

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dorong Transparansi IKU dan Target Program Strategis LPS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kejelasan indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian program strategis menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait revisi anggaran tahun 2026. Komisi XI menilai sejumlah capaian kinerja yang melampaui 100 persen perlu dijelaskan dasar perhitungannya, sekaligus meminta LPS memaparkan ukuran keberhasilan dari berbagai program prioritas yang tengah dijalankan.

Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti dampak konsolidasi perbankan nasional dalam implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ia menilai kebijakan konsolidasi perlu dikaji secara komprehensif agar tidak hanya berfokus pada aspek permodalan, tetapi juga memperhatikan karakteristik dan peran masing-masing kelompok perbankan.

Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan penyempurnaan regulasi dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku industri jasa keuangan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja P2SK Komisi XI DPR RI bersama Perbarindo, Perbanas, Himbara, dan Asbanda.

Misbakhun Tegaskan Penyesuaian Tugas DK LPS Wajib Dikonsultasikan ke DPR

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Misbakhun Tegaskan Penyesuaian Tugas DK LPS Wajib Dikonsultasikan ke DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa penyesuaian pembidangan dan pembagian tugas Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) merupakan amanat undang-undang yang harus dikonsultasikan kepada DPR RI sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penguatan akuntabilitas kelembagaan.