E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|layanan kesehatan|TNI|RUU Masyarakat Adat|Jalan Tol|BBM|Infrastruktur|Aspirasi|Imigrasi|Harga Pertamax Naik|BBM Non Subsidi|Haji|Pendidikan
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 78%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|layanan kesehatan|TNI|RUU Masyarakat Adat|Jalan Tol|BBM|Infrastruktur|Aspirasi|Imigrasi|Harga Pertamax Naik|BBM Non Subsidi|Haji|Pendidikan
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 78%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

UU P2SK

3 artikel dengan tag ini

Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK
Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK
Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026
Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti dampak konsolidasi perbankan nasional dalam implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ia menilai kebijakan konsolidasi perlu dikaji secara komprehensif agar tidak hanya berfokus pada aspek permodalan, tetapi juga memperhatikan karakteristik dan peran masing-masing kelompok perbankan.

4 Juni 2026
Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri
Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri
Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026
Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri
Ekonomi dan Keuangan
Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan penyempurnaan regulasi dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku industri jasa keuangan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja P2SK Komisi XI DPR RI bersama Perbarindo, Perbanas, Himbara, dan Asbanda. 

Misbakhun Tegaskan Penyesuaian Tugas DK LPS Wajib Dikonsultasikan ke DPR
Misbakhun Tegaskan Penyesuaian Tugas DK LPS Wajib Dikonsultasikan ke DPR
Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026
Misbakhun Tegaskan Penyesuaian Tugas DK LPS Wajib Dikonsultasikan ke DPR
Ekonomi dan Keuangan
Misbakhun Tegaskan Penyesuaian Tugas DK LPS Wajib Dikonsultasikan ke DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa penyesuaian pembidangan dan pembagian tugas Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) merupakan amanat undang-undang yang harus dikonsultasikan kepada DPR RI sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penguatan akuntabilitas kelembagaan.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(879)
  • Industri dan Pembangunan(3230)
  • Isu Lainnya(1020)
  • Kesejahteraan Rakyat(3228)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3926)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

4 Juni 2026
20 Mei 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|layanan kesehatan|TNI|RUU Masyarakat Adat|Jalan Tol|BBM|Infrastruktur|Aspirasi|Imigrasi|Harga Pertamax Naik|BBM Non Subsidi|Haji|Pendidikan
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 78%
Angin: 5 km/h