Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI menyeleksi calon terbaik untuk mengisi satu kursi Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan uji kelayakan serta kepatutan (fit and proper test), Kamis. Seleksi ini menjadi krusial mengingat BS OJK memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pengawasan DPR RI terhadap OJK, terlebih setelah penguatan kewenangan OJK melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk mengikuti seleksi anggota BS OJK cukup tinggi. Dari total 85 pendaftar yang mengikuti proses seleksi, sebanyak 60 orang dinyatakan lolos persyaratan administrasi dan berhak mengikuti tahapan fit and proper test yang digelar Komisi XI DPR RI.

“Hari ini kita masih menjalankan fit and proper untuk calon anggota Badan Supervisi OJK. Dan kita tahu lowongannya hanya satu, tapi pendaftarnya banyak sekali. Ada 85 pendaftar dan yang memenuhi syarat administratif ada 60 peserta. Jadi dari 60 peserta kita bagi menjadi tiga pansel dan masing-masing pansel 20 orang. Hari ini kita akan selesaikan dan insyaallah nanti malam kita akan ambil keputusan,” ujar legislator dapil Jawa Tengah IX tersebut saat wawancara langsung di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, proses seleksi tersebut dilakukan secara terbuka sehingga dapat dipantau oleh masyarakat. Komisi XI berharap dapat memilih kandidat terbaik yang mampu menjalankan fungsi supervisi terhadap OJK secara optimal.

“Ini kan fit and proper-nya baru sekali terbuka, ya. Jadi masyarakat bisa memantau. Harapannya adalah yang terbaik yang terpilih. Karena kita tahu, berdasarkan revisi Undang-Undang P2SK, OJK memiliki peran yang sangat penting. Tentu saja hal itu berimplikasi pada BS OJK yang juga memiliki peran sangat penting. Maka dari itu, kita akan memilih yang terbaik di antara 60 calon yang hari ini menjalani fit and proper,” katanya.

Harris menjelaskan bahwa keberadaan BS OJK semakin strategis seiring dengan semakin luasnya peran OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan nasional. Karena itu, anggota BS OJK yang terpilih nantinya harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.

Ia menekankan bahwa terdapat kriteria utama yang menjadi perhatian Komisi XI dalam menilai para calon, yakni kompetensi dan integritas. Kedua aspek tersebut dinilai penting mengingat BS OJK merupakan badan yang berfungsi memberikan dukungan keahlian dan kajian bagi Komisi XI.

“Tentunya nomor satu adalah dia harus kompeten ya. Karena BS ini adalah semacam badan keahlian, badan kajian yang merupakan perpanjangan tangan dari Komisi XI. Sehingga secara kompetensi harus memenuhi syarat. Dan tentu saja punya integritas yang baik.” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Melalui proses seleksi yang ketat tersebut, Komisi XI berharap anggota BS OJK yang terpilih mampu memperkuat fungsi supervisi terhadap OJK, meningkatkan akuntabilitas lembaga jasa keuangan, serta mendukung terciptanya sistem keuangan nasional yang sehat, transparan, dan terpercaya. (bit/aha)