//
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit saat menyampaikan pendapat dalam RDPU Komisi XI DPR RI saat menggelar uji kelayakan dan kepatutan Calon Deputi Gubernur BI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.|Foto: Mario/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit meminta Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) M. Anwar Bashori menjelaskan strategi konkret untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dengan mempertimbangkan keseimbangan supply-demand, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, kerangka kebijakan tersebut dinilai penting untuk memastikan stabilitas rupiah tetap terjaga tanpa mengabaikan dinamika perekonomian nasional.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI saat menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
"Seperti apa cara BI mencapai stabilitas nilai rupiah itu bisa dicapai? Saya ingin tahu model yang bisa Bapak sampaikan kepada kami, bagaimana cara mencapai stabilitas nilai rupiah dengan mempertimbangkan supply-demand, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi," ujar Dolfie.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai stabilitas rupiah tidak dapat dilihat hanya dari pergerakan nilai tukar. Berbagai indikator ekonomi perlu diperhitungkan secara simultan agar kebijakan yang ditempuh BI mampu menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dirinya juga menekankan pentingnya kerangka kebijakan yang jelas dari calon Deputi Gubernur BI untuk menjalankan mandat tersebut. "Saya ingin tahu model yang bisa Bapak sampaikan kepada kami, bagaimana cara mencapai stabilitas nilai rupiah dengan mempertimbangkan supply-demand, mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, mempertimbangkan inflasi," kata Dolfie.
Menjawab pertanyaan tersebut, Anwar menjelaskan bahwa stabilitas nilai tukar berkaitan erat dengan fundamental perekonomian, khususnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ia menyebut struktur perekonomian Indonesia yang mengalami defisit membuat sisi permintaan perlu menjadi perhatian dalam menjaga nilai tukar dalam jangka panjang.
"Kalau kita bicara nilai tukar, ada fundamentalnya. Karena, ekonomi kita memang defisit, mau tidak mau terjadi struktur demand dan supply, dan pasti lebih banyak demand-nya. Itulah fundamental dalam jangka panjang," jelas Anwar.
Ia pun menyoroti defisit sektor jasa yang perlu diperhatikan dalam memperkuat fundamental ekonomi. Sebagai contoh, tingginya pengeluaran masyarakat Indonesia untuk perjalanan ke luar negeri, termasuk kegiatan umrah dan haji, yang bisa menyebabkan devisa keluar.
"Kalau kita bicara trade balance masih bisa dikendalikan. Namun kalau kita bicara jasa, saat ini terjadi berduyun-duyun orang umrah, orang haji. Berapa triliun yang keluar dari Indonesia? Pertanyaannya, bagaimana mengompensasi daripada travel jasa itu," kata Anwar.
Untuk mengurangi tekanan tersebut, Anwar mencontohkan pengembangan pariwisata ramah muslim sebagai salah satu peluang meningkatkan penerimaan devisa. Potensi wisata Indonesia, termasuk Bali, dinilai dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan dari Timur Tengah.
Ia juga menyinggung pengalaman Malaysia dalam menghubungkan pasar Timur Tengah dengan pembiayaan syariah sebagai salah satu pembelajaran yang dapat dipertimbangkan Indonesia. Baginya, penguatan sektor jasa dan optimalisasi potensi pariwisata dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki fundamental ekonomi nasional. (ujm/um)
