//
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin Mohamad Said, usai Rapat Kerja di Ruang Rapat Banggar, Senayan.|Foto: Yohanes/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 disusun dengan pendekatan yang optimistis dan ekspansif untuk mempercepat pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Muhidin usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum RI, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), dengan agenda penyampaian pokok-pokok RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dan pembentukan panitia kerja.
“APBN kita ini kelihatannya cukup optimis dan ekspansif. Tentu harapan kita semua untuk mempercepat proses pembangunan di Indonesia. Ada kenaikan baik dari transfer ke daerah maupun dana-dana ke daerah sehingga bisa membantu daerah meningkatkan kapasitas fiskalnya dan berperan aktif mempercepat pembangunan,” ujar Muhidin.
Ia menyoroti target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen yang dipatok pemerintah sebagai bentuk optimisme untuk mendukung pencapaian visi pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Selain itu, Muhidin menekankan pentingnya memperluas basis perpajakan guna meningkatkan rasio pajak tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif.
“Yang kita inginkan bukan menaikkan pajak yang ada, tetapi memperluas objek perpajakan. Saat ini tax ratio masih sekitar 10 persen, kita harapkan bisa meningkat hingga 12 persen. Indonesia sebagai negara besar masih memiliki ruang yang luas untuk memperluas basis perpajakan,” jelasnya.
Menurutnya, besarnya nilai APBN 2027 harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui perlindungan sosial, subsidi energi, serta upaya menjaga daya beli.
“Belanja negara hampir Rp4.097 triliun harus benar-benar dirasakan masyarakat. Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas, subsidi energi juga cukup besar sehingga tidak membebani masyarakat. Yang tidak kalah penting, inflasi harus dijaga agar daya beli masyarakat tetap kuat,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, RAPBN 2027 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan diharapkan menjadi instrumen utama dalam mempercepat pembangunan nasional.
“Kalau kita lihat secara keseluruhan, APBN meningkat dari sekitar Rp3.800 triliun menjadi Rp4.097 triliun. Ini memberikan optimisme yang cukup besar dalam rangka mempercepat pembangunan nasional,” pungkas Muhidin. (bit/um)
