//
Anggota Banggar DPR RI MY Esti Wijayati.|Foto: Yohan/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mempertanyakan data Kementerian PPN/Bappenas yang mencatat sebanyak 71.744 sekolah menerima bantuan revitalisasi pada 2026. Anggota Banggar DPR RI MY Esti Wijayati menilai angka tersebut perlu diverifikasi karena berbeda jauh dengan data yang selama ini dibahas Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dirinya menyebutkan, berdasarkan pembahasan di Komisi X, anggaran revitalisasi sekolah sebesar Rp14 triliun diperuntukkan bagi sekitar 11.000 sekolah. Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan dasar pencantuman angka 71.744 sekolah dalam paparan Bappenas.
“Di dalam paparan yang saya terima, capaian sektor pendidikan ada 71.744 sekolah menerima bantuan revitalisasi pada tahun 2026. Anggaran yang di Dikdasmen itu Rp14 triliun untuk 11.000 sekolah. Berbulan-bulan kami tanya tidak pernah ada jawaban. Apakah benar 71.000 ini? Kita tidak menginginkan angka besar tapi kita tidak tahu faktanya,” ujar Esti.
Perbedaan angka ini menjadi krusia sebab kesesuaian data menjadi penting supaya indikator pembangunan yang disampaikan pemerintah benar-benar menggambarkan capaian di lapangan. Esti juga meminta agar perbedaan data tersebut tidak sekadar dijelaskan secara umum, tetapi dapat dibuktikan melalui data sekolah penerima bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan angka 71.744 sekolah tersebut valid dan merupakan hasil penambahan anggaran hingga akhir 2026. Pemerintah juga menyatakan siap memberikan data rinci sekolah penerima bantuan untuk dilakukan verifikasi.
“Valid Pak, itu anggaran sudah ditambahkan menjadi 71.000 sampai akhir tahun nanti. Mungkin anggaran yang waktu diskusi dengan Ibu yang belum ditambah. Kalau Ibu mau datanya, kami punya datanya nanti Pak Dirjen Anggaran bisa memberikan data sekolah yang mana saja,” terang Purbaya.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah turut meminta Komisi X DPR RI melakukan verifikasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian data yang disampaikan pemerintah.
“Ada dua hal. Yang pertama minta tolong Komisi X rapat dengan Menteri Dikdasmen. Memastikan angka yang dari Bappenas kali ini cocok atau tidak. Kalau memang tidak cocok nanti di Panja kita bahas lebih dalam. Pak Dirjen Anggaran juga siap menyampaikan datanya,” kata Said.
Sebagai informasi, berdasarkan bahan paparan Bappenas, pemerintah menempatkan percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukung sebagai bagian dari prioritas sektor pendidikan. Program tersebut didukung Anggaran Pendidikan 2027 sebesar Rp820,9 triliun, yang juga diarahkan untuk pembangunan Sekolah Unggulan Terintegrasi (SUG) dan Sekolah Rakyat (SR). (Ndy/um)
