MY Esti

12 artikel dengan tag ini

Esti Wijayati: Jangan Normalisasi Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat6 Oktober 2026

Esti Wijayati: Jangan Normalisasi Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Muhammad Hasbi Al Aqib, siswa kelas II SDN 1 Kebondalem, Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan oleh kakak kelasnya. Ia meminta kasus tersebut diusut secara transparan dengan tetap mengedepankan prinsip pelindungan anak.

6 Oktober 2026

Esti Wijayati Dorong Dukungan Anggaran untuk Revitalisasi Cagar Budaya

Kesejahteraan Rakyat26 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Esti Wijayati Dorong Dukungan Anggaran untuk Revitalisasi Cagar Budaya

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memperkuat kebijakan pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya, termasuk yang berada dalam penguasaan masyarakat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai, dukungan regulasi dan anggaran diperlukan agar upaya pelestarian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemilik atau pengelola.

Esti Wijayati: Negara Perlu Hadir Lindungi Cagar Budaya Milik Warga

Kesejahteraan Rakyat26 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Esti Wijayati: Negara Perlu Hadir Lindungi Cagar Budaya Milik Warga

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti persoalan pelestarian cagar budaya yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan masyarakat. Ia mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang memungkinkan masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut, tanpa mengabaikan kewajiban menjaga nilai sejarah dan budayanya.

Komisi X Desak Pemerintah Susun Roadmap Pemenuhan Kebutuhan Guru Nasional

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Desak Pemerintah Susun Roadmap Pemenuhan Kebutuhan Guru Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendesak pemerintah menyusun roadmap pemenuhan kebutuhan guru secara nasional. Menurutnya, penyelesaian persoalan kekurangan guru harus diawali dengan pemetaan kebutuhan berdasarkan mata pelajaran, jenjang pendidikan, dan wilayah.

Alih Status Guru PPPK Jangan Hanya Kebijakan Ubah Status Saja

Kesejahteraan Rakyat12 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Alih Status Guru PPPK Jangan Hanya Kebijakan Ubah Status Saja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati mengingatkan agar rencana alih status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak berhenti sebagai kebijakan perubahan status kepegawaian saja. Ia juga meminta ada pertimbangan afirmasi bagi guru terhadap rencana peningkatan status pegawai, termasuk masa pengabdian.

Bencana Datang, Pos Anggaran untuk Mahasiswa Terdampak Belum Ada

Kesejahteraan Rakyat9 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bencana Datang, Pos Anggaran untuk Mahasiswa Terdampak Belum Ada

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti menyoroti belum adanya pos anggaran dalam Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) yang secara khusus diperuntukkan bagi mahasiswa dan perguruan tinggi di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, dukungan anggaran diperlukan agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan pendidikan di tengah kondisi pemulihan pascabencana.

Sekolah Rusak Diguncang Gempa, Komisi X Desak Kemendikdasmen Segera Bangun Kembali

Kesejahteraan Rakyat6 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sekolah Rusak Diguncang Gempa, Komisi X Desak Kemendikdasmen Segera Bangun Kembali

PARLEMENTARIA, Kab. Manggarai – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera melakukan revitalisasi maupun pembangunan kembali sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026 kemarin.

Pascabencana, Rehabilitasi Warisan Budaya Perlu Perencanaan Matang

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pascabencana, Rehabilitasi Warisan Budaya Perlu Perencanaan Matang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rehabilitasi warisan budaya yang terdampak bencana perlu disiapkan melalui perencanaan yang matang, jelas, dan terukur. Pemulihan pascabencana tidak cukup berhenti pada penanganan darurat, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah rehabilitasi yang memastikan warisan budaya tetap terlindungi dan nilai kebudayaannya terjaga.

Di Ujung Kepulauan, Pendidikan Tak Pernah Sesederhana Angka

Kesejahteraan Rakyat2 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Di Ujung Kepulauan, Pendidikan Tak Pernah Sesederhana Angka

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pagi itu, persoalan pendidikan Indonesia di sebuah sekolah dasar di Dusun II Tulang, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Di sana, Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati melihat langsung bagaimana pendidikan di sebuah wilayah kepulauan menghadapi persoalan yang mungkin tak selalu terlihat dari pusat.

2 September 2026

Tak Sekadar Desil. Kebutuhan Siswa Harus Jadi Dasar Penerima PIP dan KIP Kuliah

Kesejahteraan Rakyat1 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tak Sekadar Desil. Kebutuhan Siswa Harus Jadi Dasar Penerima PIP dan KIP Kuliah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menilai kebutuhan riil peserta didik harus menjadi dasar dalam menentukan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Menurutnya, penggunaan data desil sebagai tolok ukur utama berpotensi membuat peserta didik yang membutuhkan bantuan justru tidak terakomodasi.

Banggar Pertanyakan Data 71.744 Sekolah Penerima Revitalisasi 2026

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Pertanyakan Data 71.744 Sekolah Penerima Revitalisasi 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mempertanyakan data Kementerian PPN/Bappenas yang mencatat sebanyak 71.744 sekolah menerima bantuan revitalisasi pada 2026. Anggota Banggar DPR RI MY Esti Wijayati menilai angka tersebut perlu diverifikasi karena berbeda jauh dengan data yang selama ini dibahas Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

MY Esti Wijayati Tegaskan PIP dan KIP Kuliah Bukan Bagian Anggaran Perlinsos

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

MY Esti Wijayati Tegaskan PIP dan KIP Kuliah Bukan Bagian Anggaran Perlinsos

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta pemerintah memperjelas pengelompokan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dalam RAPBN 2027. Pasalnya, kedua program tersebut merupakan bagian dari anggaran pendidikan sehingga tidak semestinya kembali dicatat sebagai bagian dari anggaran perlindungan sosial (Perlinsos).