Izin Hingga 55 Tahun, Riyono Pertanyakan Kontribusi PNBP Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola oleh pihak ketiga agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di samping aspek penerimaan negara, Riyono juga menegaskan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem hutan secara berkelanjutan.

Riyono mengungkapkan, evaluasi terhadap perizinan dan nilai ekonomi dari pihak ketiga perlu diperhatikan secara serius. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat izin pengelolaan berjangka panjang hingga puluhan tahun, namun kontribusi PNBP yang disetorkan ke kas negara dinilai belum proporsional.

"Kita juga memastikan tentang pemanfaatan kawasan hutan ya, izin yang dikelola oleh pihak ketiga yang ternyata izinnya sampai 55 tahun ini ternyata PNBP-nya juga masih belum optimal. Ada salah satu taman yang PNBP-nya hanya 100 juta per tahun," papar Riyono dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Taman Wisata Alam Panbil Nature Reserve, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (23/7/2026).

Menurut Legislator Dapil Jawa Timur VII tersebut, angka penerimaan itu terlampau minim jika dibandingkan dengan skala pengelolaan di bawah kewenangan institusi sekelas kementerian dan lembaga. "Ini kan masih sangat kecil sekali untuk kelasnya kementerian dan lembaga," imbuhnya.

Kendati menyoroti potensi penerimaan negara yang luput dari optimalisasi, Riyono menegaskan bahwa komitmen utama Komisi IV DPR RI tetap mengedepankan aspek ekologis. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberlanjutan lingkungan, agenda kunjungan kerja tersebut juga dirangkai dengan kegiatan penanaman pohon pelawan di kawasan taman wisata alam.

"Tetapi bukan hanya PNBP, kita juga mendorong untuk kelestarian kawasan hutan kita, sehingga kita melakukan penanaman terhadap kawasan hutan yang ada di wilayah taman yang kita kunjungi," tutup Politisi dari Fraksi PKS ini. (ams/we)