//
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade didampingi Anggota DPR, foto bersama dengan sejumlah mitra kerja di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026). |Foto: Della/jk
PARLEMENTARIA, Batam — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade akan mendalami laporan adanya pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Batam yang diminta memberikan jaminan saat mengajukan pembiayaan. Penelusuran ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program KUR sesuai ketentuan serta memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses permodalan.
“Di Batam masih ada orang yang mengajukan KUR diminta jaminan. Ini tentu harus kita dalami dan kita telusuri supaya ke depan tidak terjadi lagi,” ujar Andre saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).
Andre menegaskan, kemudahan akses pembiayaan melalui KUR perlu menjadi perhatian agar program pemerintah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan modal usaha.
“Karena ini program pemerintah, seharusnya tidak boleh ada jaminannya,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain menelusuri persoalan persyaratan jaminan, Andre menyoroti pentingnya pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah masyarakat mengakses pembiayaan. Ia berharap akses KUR dapat semakin mudah sehingga pelaku UMKM memiliki alternatif pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha dan tidak bergantung pada pinjaman online (pinjol).
“Ini harusnya masyarakat lebih gampang mengakses KUR, bukan mengakses pinjol. Ini pekerjaan rumah Komisi VI bersama mitra kerja untuk mencarikan solusi terbaik ke depannya,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, persoalan KUR menjadi salah satu isu yang akan menjadi perhatian Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Komisi VI DPR RI, tegasnya, akan mendalami berbagai persoalan tersebut bersama mitra kerja untuk mencari solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sekaligus memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan. (drl/um)
