//
IP Belum Bisa Jadi Agunan KUR, Samuel Wattimena Soroti Pembiayaan Pelaku Ekraf Depok
Diterbitkan
Anggota komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja spesifik komisi VII DPR RI bersama dengan Kementerian UMKM Walikota Depok, Bank BJB serta masyarakat penerima manfaat KUR. Depok, kamis (10/9/2026).|Foto: Arief/Karisma
PARLEMENTARIA, Depok - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena mengatakan masih sulitnya pelaku ekonomi kreatif mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya bagi mereka yang mengandalkan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai aset utama usahanya.
Persoalan tersebut dinilai menjadi tantangan serius di tengah upaya Kota Depok mengembangkan diri sebagai kota kreatif. Samuel menilai Depok memiliki modal besar untuk menjadi pusat ekonomi kreatif karena dikelilingi sejumlah perguruan tinggi unggulan dan telah memiliki banyak pelaku industri kreatif.
“Depok ini sudah kita kenal di Indonesia sebagai creative city. Di sini juga dikelilingi universitas-universitas unggulan seperti UI, Gunadarma, UPN dan lainnya," kata Samuel saat Kunjungan Spesifik ke Depok, Jawa Barat, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya , status Depok sebagai kota kreatif, kondisi tersebut semestinya diikuti dengan dukungan pembiayaan yang mampu menjangkau para pelaku ekonomi kreatif. Banyak desainer dan pekerja kreatif lahir dari Depok. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari sisi akses permodalan.
Ia mempertanyakan sejauh mana pelaku kreatif di Depok dapat memperoleh KUR, mengingat persoalan serupa masih menjadi hambatan secara nasional.
“Para pemilik IP atau pemilik intellectual property ini belum bisa menjadikan karya-karya mereka sebagai agunan," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Menurut Samuel, kondisi tersebut menjadi ironi ketika karya intelektual dan kreativitas semakin memiliki nilai ekonomi, tetapi belum sepenuhnya dapat diperlakukan sebagai aset yang bisa mendukung akses pembiayaan perbankan.
Samuel berharap Depok dapat menjadi contoh berbeda dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, persoalan KUR tidak hanya menyangkut ketersediaan dana, tetapi juga bagaimana skema pembiayaan dapat menjangkau kelompok usaha yang selama ini belum tersentuh secara optimal, termasuk para pelaku ekonomi kreatif yang memiliki aset berbasis kekayaan intelektual.
"Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena statusnya sebagai kota kreatif seharusnya dapat diikuti dengan ekosistem pembiayaan yang mampu mengubah kreativitas menjadi kekuatan ekonomi masyarakat," tutup Samuel. (afr/we)
