3 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Muhammad Kholid, menegaskan keuntungan dari korporasi pelaku tindak pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) harus dirampas. Hal ini sejalan dengan langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka Karhutla yang telah menimbulkan banyak kerugian materil dan immateril hingga lintas batas negara tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai kualitas tata kelola dan pelaksanaan anggaran menjadi kunci agar belanja negara dalam APBN 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, besarnya alokasi anggaran harus diikuti dengan eksekusi yang efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan peruntukannya.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai batas defisit APBN maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) perlu tetap dipertahankan. Hal itu terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, batas tersebut penting untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas fiskal.
