Akses KUR di Tapanuli Utara Perlu Dipermudah, Komisi VII Soroti Pendampingan dan Sosialisasi

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tapanuli Utara dinilai masih menghadapi tantangan dalam aspek pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudahan memperoleh informasi hingga pendampingan dalam proses pengajuan perlu diperkuat agar KUR semakin mudah diakses oleh pelaku UMKM, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga.

“Persoalan di Tapanuli Utara untuk penyaluran KUR ini ada dua. Satu adalah pendampingan, lalu kemudian yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi itu maksudnya adalah teknis administrasinya. Artinya, masyarakat penerima manfaat itu harus dimudahkan aksesnya terhadap KUR,” ujar Lamhot dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (3/9/2026).

Lamhot menilai sosialisasi dari lembaga penyalur KUR perlu diperkuat agar masyarakat memahami persyaratan maupun proses administrasi yang harus dilalui. Dengan informasi yang memadai, persoalan administratif diharapkan tidak menjadi penghambat bagi pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

Selain sosialisasi, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mendorong adanya pendampingan yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah mengoptimalkan peran kepala desa beserta perangkat desa untuk membantu warga yang hendak mengajukan KUR.

“Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Bupati supaya melibatkan kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desanya itu nanti bisa dioptimalkan menjadi pendamping, pendamping masyarakat yang ingin mengajukan,” jelas legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara II tersebut.

Menurut Lamhot, kemudahan akses pembiayaan menjadi penting mengingat Tapanuli Utara memiliki berbagai produk UMKM yang potensial untuk terus ditumbuhkan dan dikembangkan. Karena itu, dukungan pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan pendampingan sehingga manfaat KUR dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Mereka-mereka ini yang harus kita tumbuh, kembangkan, kita hidupkan. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses dengan mudah,” tegasnya.

Senada dengan Lamhot, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai sosialisasi KUR tidak seharusnya hanya bergantung pada kementerian terkait. Pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait juga dinilai memiliki peran strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akses dan manfaat KUR.

“Memang sosialisasi ini penting, yang dibutuhkan oleh mereka. Sebenarnya sosialisasi itu bisa juga dilakukan tidak hanya dari kementerian terkait UMKM atau ekonomi kreatif, tapi juga sosialisasi ini dilakukan oleh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara,” ujar Bambang.

Lebih lanjut, Bambang turut menyoroti persoalan kredit bermasalah yang masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Ia menilai kebijakan pemerintah terkait penghapusan piutang macet dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria untuk kembali mengembangkan kegiatan ekonominya.

Menurutnya, penyelesaian persoalan kredit tersebut menjadi penting agar masyarakat yang sebelumnya terkendala pinjaman memiliki ruang untuk kembali produktif. Hal itu juga sejalan dengan aspirasi pemerintah daerah agar berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha di Tapanuli Utara dapat memperoleh penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sehingga usaha-usaha yang ada di Tapanuli Utara bisa jalan lancar kembali,” pungkas Bambang. (est/aha)