Penyaluran KUR di Tapanuli Utara Masih Rendah, Komisi VII Dorong Perluasan Akses

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyoroti masih rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Berdasarkan data Kementerian UMKM, penyaluran KUR di Tapanuli Utara pada 2026 baru mencapai Rp327,65 miliar dengan jumlah 5.341 debitur. Dari jumlah tersebut, penyaluran didominasi KUR Mikro sebesar Rp239,79 miliar.

Menurut Lamhot, angka tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan besarnya potensi usaha masyarakat serta alokasi KUR secara nasional. Pada 2026, pemerintah menyiapkan KUR sebesar Rp200 triliun yang diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Mengenai KUR ini kita sangat serius karena kita ingin menggerakkan ekonomi rakyat. Tahun 2026 ini KUR itu Rp200 triliun, sementara yang tersalurkan di Tapanuli Utara menurut dinas yang membidangi tadi hanya sekitar Rp330 miliar. Menurut saya, jumlah ini masih sangat kecil,” ujar Lamhot saat Komisi VII DPR RI melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan KUR di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (3/9/2026).

Karena itu, Lamhot mendorong agar penyaluran KUR di Tapanuli Utara dapat ditingkatkan pada tahun mendatang. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi sekaligus memberikan pendampingan secara intensif kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang berpotensi memperoleh pembiayaan melalui KUR.

Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui dinas terkait dengan melibatkan perangkat pemerintahan hingga tingkat desa. Kolaborasi dengan kepala desa dinilai penting agar informasi mengenai KUR semakin luas dan masyarakat memperoleh pendampingan dalam mengakses pembiayaan.

“Perlu adanya pendampingan intens dan juga sosialisasi dari pemerintah. Di sini mungkin bisa dilakukan oleh dinas atau perangkat lainnya. Tadi juga sudah diminta untuk bekerja sama dengan kepala desa hingga masyarakat merasakan kemudahan dalam mengakses KUR,” jelasnya.

Lamhot menilai kemudahan akses pembiayaan dapat mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan KUR untuk mengembangkan usahanya. Peningkatan penyaluran tersebut diharapkan memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan UMKM, peningkatan ekonomi masyarakat, hingga bertambahnya pendapatan daerah.

“Dengan kemudahan mengakses KUR, jumlahnya pasti akan naik. Dengan jumlahnya naik, berarti ekonomi masyarakat di tingkat bawah ataupun UMKM juga akan naik. Efek dominonya, pendapatan daerah juga akan meningkat. Itu yang mau kita tumbuhkan dan kembangkan,” tegas Lamhot.

Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan KUR di Tapanuli Utara tidak perlu hanya bertumpu pada sektor pertanian. Meskipun pertanian menjadi salah satu sektor utama masyarakat setempat, KUR memiliki karakter multisektor sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi lainnya.

Sektor ekonomi kreatif seperti tenun, kuliner, hingga pariwisata dinilai memiliki peluang besar untuk ikut berkembang melalui dukungan pembiayaan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Diversifikasi tersebut sekaligus dapat memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di Tapanuli Utara.

“KUR ini multisektor. Tidak hanya pertanian, tetapi juga UMKM, tenun sebagai bagian dari ekonomi kreatif, kuliner, hingga pariwisata. Saat ini Tapanuli Utara memang mayoritas pertanian, tetapi ke depan kita dorong agar sektor-sektor lainnya juga ikut bergerak,” pungkas Lamhot. (est/aha)