Komisi VII Dorong Penguatan Pariwisata NTB dan UMKM di Destinasi Wisata

PARLEMENTARIA, Mataram – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki prospek besar untuk terus mengembangkan sektor pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Gubernur NTB beserta jajaran mitra kerja Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Selasa petang (11/8/2026).

Chusnunia mengatakan, kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke NTB merupakan bagian dari upaya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait berbagai bidang kerja Komisi VII DPR RI. Salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah perkembangan sektor pariwisata NTB yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan signifikan.

“Stressing kita salah satunya adalah pariwisata, dimana terutama empat tahun terakhir pertumbuhan pariwisata di NTB ini signifikan, dan ini menjadi penyangga pariwisata nasional selain Bali,” kata Chusnunia.

Menurutnya, NTB memiliki sejumlah keunggulan yang menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata. Selain letaknya yang berdekatan dengan Bali, NTB memiliki karakter destinasi yang beragam, mulai dari kawasan pantai, pegunungan, hingga destinasi dengan udara yang lebih sejuk. Keberadaan kawasan Mandalika juga dinilai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pariwisata di NTB.

“NTB ini punya prospek, apalagi pasca ada Mandalika. Dan kelihatan kan efek dominonya di angka pertumbuhan pariwisata yang signifikan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Chusnunia, Gubernur NTB juga menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan yang dihadapi daerah, salah satunya berkaitan dengan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika. Menurutnya, persoalan yang muncul tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan persaingan penyelenggaraan ajang olahraga internasional antarnegara sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

“Ada beberapa yang diaspirasikan oleh Pak Gubernur, salah satunya tentang persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan MotoGP. Ini akan beberapa persoalan-persoalan teknis, yang bukan sekadar teknis sebenarnya, karena ini mungkin ada persaingan antarnegara. Mungkin ini butuh atensi lebih dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Selain MotoGP, Komisi VII DPR RI juga menyoroti pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari ekosistem pariwisata NTB. Chusnunia menilai pertumbuhan pariwisata harus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal, terutama melalui peningkatan lama tinggal wisatawan serta jumlah belanja atau spending selama berada di NTB.

Ia mengatakan, upaya meningkatkan lama tinggal dan belanja wisatawan harus dibarengi dengan penyediaan atraksi serta pengalaman wisata yang lebih beragam. Dengan demikian, wisatawan memiliki lebih banyak pilihan kegiatan selama berada di NTB sekaligus membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pariwisata.

“Ketika kita mau dorong angka stay, kita mau dorong angka spending-nya lebih banyak, mesti kita banyak jualan, variasi hiburannya apa. Nah, nanti variasi hiburan mendorong angka stay, mendorong konsumsi di UMKM, itu satu sama lain, angkanya saling terkait,” terang Chusnunia.

Ia menambahkan, diversifikasi atraksi wisata menjadi semakin penting untuk menjangkau karakter wisatawan mancanegara yang berbeda-beda. Salah satu kelompok wisatawan yang menjadi perhatian adalah wisatawan asal Timur Tengah. Menurutnya, ketergantungan pada atraksi pantai saja belum cukup untuk menarik dan membuat wisatawan dari kawasan tersebut tinggal lebih lama di NTB.

“Jadi kita dorong variasi yang bisa ditawarkan untuk wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, khususnya mancanegara. Karena kalau lokal itu justru semakin senang, kuliner semakin banyak, mereka makin senang. Mancanegara ini agak sesuai background-nya,” katanya.

Chusnunia mencontohkan wisatawan asal Timur Tengah yang dinilai membutuhkan pilihan atraksi berbeda karena tidak seluruhnya memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap wisata pantai. Karena itu, diperlukan dukungan lintas sektor untuk menghadirkan destinasi dan aktivitas wisata yang lebih variatif, termasuk melalui peran pemerintah pusat dan Kementerian Pariwisata.

“Tadi keluhannya yang Timur Tengah, kita belum bisa banyak kasih variasi atraksi,” ungkapnya.

Untuk itu, Komisi VII mendorong agar Kementerian Pariwisata dapat lebih hadir dalam membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai persoalan pengembangan destinasi wisata di NTB. Menurut Chusnunia, dukungan tersebut tidak harus selalu berbentuk alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dapat dilakukan dengan mendorong masuknya investasi ke daerah.

“Jadi misalkan persoalan yang dihadapi Pemprov NTB hari ini, Kementerian Pariwisata bisa hadir. Misalkan tidak ada APBN pun mendatangkan investasi misalnya, jadi bareng-bareng untuk menyelesaikan persoalan,” pungkasnya. (mri/aha)