
Anggota Komisi VI DPR RI Ismail saat rapat dengan BUMN Energi dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi VI DPR ke Sulut.|Foto: Natasya/Karisma
PARLEMENTARIA, Manado — Pembahasan Komisi VI DPR RI mengenai keandalan pasokan listrik di Sulawesi Utara terasa makin nyata lewat pengalaman langsung. Di tengah kunjungan kerja reses di Kota Manado, aliran listrik sempat padam selama beberapa menit saat rapat berlangsung, Selasa (11/8/2026). Anggota Komisi VI DPR RI Ismail menilai, pemadaman tersebut menjadi gambaran nyata atas persoalan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, sekaligus menjadi perhatian utama dalam kunjungan kerja kali ini.
“Ini menjadi kunjungan menarik karena pertama kalinya kunjungan kerja DPR dan terjadi pemadaman listrik dalam kunjungan kerja kali ini, sehingga saya tadi guyon di dalam bahwa ini kunjungan kerja, kita bahas secara teoritik, ternyata praktiknya langsung terjadi,” ujar Ismail di sela-sela pertemuan Komisi VI DPR dengan BP BUMN, Danantara Asset Management, Pertamina Patra Niaga, Pertamina Geothermal Energy, Pertamina New & Renewable Energy, dan PLN Indonesia Power di Kota Manado, Sulawesi Utara, pada Selasa malam (11/08/2026).
Ismail menegaskan, insiden padamnya listrik di tengah rapat memperlihatkan bahwa isu keandalan pasokan energi bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan fakta yang masih dialami warga di lapangan. “Artinya apa yang menjadi keluhan masyarakat, juga kemudian kita lihat dan saksikan dalam proses tengah-tengah rapat ada pemadaman listrik, sehingga memang ini menjadi salah satu atensi besar,” tegasnya.
Politisi muda PKS ini tersebut menambahkan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjawab kebutuhan listrik nasional. Salah satunya melalui rencana penambahan kapasitas daya hingga 100 Gigawatt (GW) berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) yang ditargetkan mulai direalisasikan tahun ini. Penambahan tersebut akan memanfaatkan potensi energi surya, panas bumi (geothermal), hingga sumber EBT lainnya.
“Kami tentu sebagai bagian daripada lembaga yang kemudian punya fungsi pengawasan berharap besar, bahwa Insyaallah rencana Presiden untuk menghadirkan target 100 GW terkait dengan kebutuhan pasukan listrik tidak lagi menjadi sebuah cerita belakang, tapi praktiknya di lapangan sudah mulai kita lihat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) juga mulai menyasar daerah-daerah, termasuk optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Ismail memastikan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pembangkit daya tersebut demi menjamin keandalan sistem kelistrikan secara nasional. (nap/we)