//
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat meninjau PT Multimas Nabati Asahan di Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Provinsi Banten.|Foto: Chasbi/jk
PARLEMENTARIA, Serang – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong percepatan pembangunan dan penyempurnaan interchange atau simpang susun sebagai akses menuju Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Provinsi Banten. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memperlancar mobilitas industri sekaligus mengurai kemacetan di kawasan tersebut.
“Di Kawasan Industri Terpadu Wilmar ini ada 65 perusahaan lain di jalur ini. Apabila interchange yang tadi disarankan untuk diperbaiki dan dilengkapi, maka itu akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan lain, bukan hanya PT ini saja,” kata Saleh saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Banten, Rabu (23/9/2026).
Saleh menilai penyempurnaan interchange dapat mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terjadi, khususnya pada akhir pekan. Keberadaan akses tersebut juga diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan industri maupun masyarakat sekitar.
“Kalau macet itu bisa berkurang, tentu yang untung bukan hanya Wilmar saja, tetapi juga masyarakat sekitar dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini. Karena itu, kita langsung menghubungi para pihak, misalnya Kementerian PU, bagaimana caranya agar interchange itu segera terwujud,” ujarnya.
Saleh menambahkan, sebelumnya Pemkab Serang, Pemerintah Provinsi Banten, dan pihak Wilmar telah menyampaikan surat terkait pembangunan interchange tersebut. Ia berharap koordinasi dengan kementerian terkait dapat segera ditindaklanjuti.
“Tadi secara informal sudah ditelepon dan mereka janji akan mem-follow up. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa terwujud,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Daerah 1 Pemkab Serang Syamsudin mengatakan Pemkab Serang terus mendorong percepatan pembangunan interchange guna mengurai kemacetan di kawasan industri Bojonegara hingga Puloampel.
Menurutnya, pengajuan izin interchange kini menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai regulasi terbaru. Percepatan pembangunan dinilai penting mengingat tingginya mobilitas kendaraan operasional di kawasan tersebut. (ccm/aha)
