Saleh Daulay

12 artikel dengan tag ini

Komisi VII DPR RI Menyetujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

Industri dan Pembangunan8 Oktober 2026

Komisi VII DPR RI Menyetujui 5 Anggota Dewas LPP RRI Periode 2026-2031

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan 2026–2031, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

8 Oktober 2026

Status Lahan Tumpang Tindih, Legislator Kawal Kepastian Investasi Deltamas

Industri dan Pembangunan3 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Status Lahan Tumpang Tindih, Legislator Kawal Kepastian Investasi Deltamas

PARLEMENTARIA, Bekasi — Persoalan tumpang tindih status lahan menjadi salah satu sorotan Panitia Kerja (Panja) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI saat menyerap aspirasi pengelola Kawasan Industri Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026). Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai persoalan tersebut perlu segera dibenahi untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi.

Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan30 September 2026

Politik dan Keamanan

Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas perbedaan fungsi antara Walidata Nasional dan penyelenggara Satu Data Indonesia dalam pembahasan Panja RUU tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan mencuat terkait rumusan kewenangan Walidata Nasional dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi bagi pakai data.

Komisi VII Dorong Percepatan Simpang Susun Kawasan Industri di Serang

Industri dan Pembangunan24 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Dorong Percepatan Simpang Susun Kawasan Industri di Serang

PARLEMENTARIA, Serang – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong percepatan pembangunan dan penyempurnaan interchange atau simpang susun sebagai akses menuju Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Provinsi Banten. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memperlancar mobilitas industri sekaligus mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

RUU Reforma Agraria Harus Atur Batas Kepemilikan Lahan Sawit

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Harus Atur Batas Kepemilikan Lahan Sawit

PARLEMENTARIA, Jakarta — Konsentrasi penguasaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dinilai perlu dibatasi agar masyarakat tidak semakin kehilangan akses terhadap lahan pertanian. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Reforma Agraria.

Pembiayaan Murah Pemkot Depok, Saleh Minta Warga Dapat Pendampingan Kelola Modal Usaha

Industri dan Pembangunan12 September 2026

Industri dan Pembangunan

Pembiayaan Murah Pemkot Depok, Saleh Minta Warga Dapat Pendampingan Kelola Modal Usaha

PARLEMENTARIA, Depok — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan Pemerintah Kota Depok mengalokasikan anggaran APBD untuk memberikan subsidi pembiayaan bagi masyarakat dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Namun, ia mengingatkan kemudahan memperoleh modal harus diikuti pendampingan agar masyarakat mampu mengelolanya secara produktif.

Saleh Daulay Ungkap Data Pinjol Jadi Kendala Pelaku Usaha Dapat KUR

Industri dan Pembangunan10 September 2026

Industri dan Pembangunan

Saleh Daulay Ungkap Data Pinjol Jadi Kendala Pelaku Usaha Dapat KUR

PARLEMENTARIA, Depok — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti masih adanya pelaku usaha yang kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun memiliki usaha yang layak dan prospektif untuk mendapatkan pembiayaan.

10 September 2026

KUR hingga Rp100 Juta Tanpa Agunan, Saleh Daulay: Masyarakat Diminta Laporkan Pelanggaran

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

KUR hingga Rp100 Juta Tanpa Agunan, Saleh Daulay: Masyarakat Diminta Laporkan Pelanggaran

PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan pengajuan KUR hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan sehingga masyarakat diminta melapor apabila menemukan praktik yang tidak sesuai ketentuan.

Soroti Insentif Industri, Saleh Daulay: Kontribusi ke Masyarakat Harus Terukur

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Insentif Industri, Saleh Daulay: Kontribusi ke Masyarakat Harus Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kinerja dan kontribusi industri terhadap masyarakat serta lingkungan dinilai perlu menjadi dasar dalam pemberian insentif di kawasan industri. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pelaku usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, menjalankan tanggung jawab sosial, menjaga konservasi, dan memenuhi tata kelola dengan baik layak memperoleh insentif lebih besar.

Ketimpangan Kawasan Industri Disorot, Saleh Daulay Ingin Industri Lebih Banyak di Luar Jawa

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Ketimpangan Kawasan Industri Disorot, Saleh Daulay Ingin Industri Lebih Banyak di Luar Jawa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketimpangan sebaran kawasan industri antara Pulau Jawa dan luar Jawa menjadi perhatian Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia menilai konsentrasi industri di Jawa perlu dikurangi dengan memperluas pembangunan kawasan industri ke Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia Timur agar manfaat investasi dan penciptaan lapangan kerja lebih merata.

Modal Kecil Sulit ke Bank, Saleh: Jangan Biarkan UMKM Terjerat Rentenir

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Modal Kecil Sulit ke Bank, Saleh: Jangan Biarkan UMKM Terjerat Rentenir

PARLEMENTARIA, Kota Bogor – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti kesenjangan akses pembiayaan yang masih dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama untuk kebutuhan modal dalam jumlah kecil. Kondisi ini dinilai membuat sebagian pelaku usaha lebih memilih pinjaman informal dengan risiko bunga dan beban yang lebih tinggi.

Akses Permodalan Seret, Saleh Daulay Minta Bank Tak Lagi Pinggirkan UMKM

Industri dan Pembangunan28 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Akses Permodalan Seret, Saleh Daulay Minta Bank Tak Lagi Pinggirkan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai UMKM memiliki kekuatan ekonomi yang turut berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Kendati demikian, menurutnya, saat ini UMKM masih menghadapi tantangan klasik yakni akses pada permodalan.