Atasi 'Shortage' Gas Pipa, Komisi XII Dorong Industri Aluminium Manfaatkan Kawasan Terintegrasi LNG

PARLEMENTARIA, Jakarta - ​ Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengingatkan para pelaku industri aluminium nasional harus realistis merencanakan ekspansi pabrik, terutama jika berlokasi di luar Pulau Jawa. Pasalnya, saat ini infrastruktur gas pipa nasional belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia sekaligus adanya kecenderungan laju penurunan tekanan pasokan gas pipa nasional yang terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun.

​"Faktanya adalah bahwa pada saat ini, terkait dengan HGBT, ini adalah harga gas bumi tertentu yang sebetulnya dalam pipa, yang mana posisi nasional pada saat ini terkait dengan gas pipa ini shortage. Tekanannya dari tahun ke tahun rata-rata berkurang sekitar 25 persen untuk pipa gas," jelas Patijaya dalam agenda Audiensi Komisi XII DPR RI dengan Gabungan Industri Aluminium Indonesia (Galunesia) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Karena itu, Ia mendorong agar pabrik-pabrik manufaktur hilir mengoptimalkan penempatan lokasi di dalam kawasan industri yang telah terhubung langsung dengan jaringan pipa gas existing. Namun, bagi industri yang beroperasi di wilayah terisolasi atau belum terjangkau perpipaan, lanjutnya, pemanfaatan Liquefied Natural Gas (LNG) bisa menjadi opsi yang fleksibel dan realistis untuk diakses.  

​"Kecuali bapak bisa minta alokasi untuk LNG, kalau LNG kan lebih gampang. Harganya itu sebetulnya sudah sangat luar biasa karena per bulan Juni kemarin itu sudah terpangkas dari 21–23 dolar menjadi 13 dolar untuk LNG," ungkap Legislator Fraksi Partai Golkar ini.

​Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekon mengklarifikasi perbedaan kebutuhan energi antara industri hulu dan hilir. Ia menekankan bahwa sektor manufaktur hilir aluminium sebenarnya mayoritas telah berada di kawasan industri yang memiliki jaringan pipa gas, sehingga fokus pembenahannya terletak pada kepastian volume dan skema harga gas pipa.  

​"Kalau industri hulunya memang tidak berdekatan dengan pipa tadi, tapi kalau kawasan industri, itu sudah masuk jaringan pipa gas dan mereka mengambil gasnya dari situ. Hanya saja mereka masih membayar dengan harga gas normal," tandas Donny.

​Berdasarkan data Galunesia, ada ketimpangan signifikan antara harga gas pipa non-HGBT di Indonesia (mencapai USD 9,6 per MMBTU) dan LNG non-HGBT (USD 13,0 per MMBTU) dibandingkan dengan harga gas industri di negara-negara tetangga ASEAN. Sebagai perbandingan, harga gas industri di Malaysia berada pada kisaran USD 4,5 per MMBTU, Thailand USD 5,5 per MMBTU, dan Vietnam USD 6,4–7,0 per MMBTU.

Usai audiensi ini, Galunesia berharap adanya kebijakan jaminan volume serta kepastian pasokan gas dari PT PGN untuk mencegah gangguan rencana produksi bulanan dan hambatan ekspansi kapasitas pabrik. (Ndy/um)