
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.|Foto: Sari/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong reposisi Museum Kepresidenan RI Balai Kirti agar lebih berfokus pada sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan di Indonesia. Menurutnya, museum tersebut semestinya tidak hanya menampilkan sosok maupun koleksi pribadi presiden, tetapi menjadi pusat informasi dan pengetahuan mengenai perjalanan kelembagaan kepresidenan.
Bonnie menilai konsep Museum Kepresidenan perlu diperkuat dengan menghadirkan informasi mengenai perubahan struktur, unit kerja, hingga institusi yang berada di sekitar lembaga kepresidenan dari masa ke masa.
“Sehingga kalau bicara museum kepresidenan, kalau kita lihat dari namanya kepresidenan, idealnya museum ini menyimpan informasi mengenai lembaga kepresidenan semenjak lembaga kepresidenan itu eksis dalam sejarah kita,” ujar Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Ia mencontohkan perjalanan kelembagaan dan unit pendukung presiden, termasuk perubahan sistem pengamanan presiden dari masa ke masa. Menurutnya, sejarah tersebut perlu diteliti dan didokumentasikan sebagai bagian dari materi Museum Kepresidenan.
“Nah, maka mestinya dalam rangka penguatan dan juga pengayaan materi di dalam museum kepresidenan ini mulai dari sekarang lakukan kajian. Sekiranya apa yang bisa memperkaya tadi?” katanya.
Selain itu, Bonnie menyoroti posisi Museum Kepresidenan yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor atau kawasan Ring Satu. Kondisi tersebut membuat akses pengunjung tidak sebebas museum pada umumnya karena harus melalui prosedur dan penjagaan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
“Jadi kalau misalkan targetnya masa yang banyak, datang banyak begini, nggak mungkin loh. Masuknya juga susah kok. Ya kan? Maksudnya juga izin paspampres. Di tengah ring satu di Istana Bogor,” ujarnya.
Karena karakteristik tersebut, Bonnie menilai keberhasilan Museum Kepresidenan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah pengunjung. Museum perlu diarahkan menjadi pusat informasi dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan peneliti untuk mendalami sejarah kepresidenan, politik, dan demokrasi Indonesia.
“Kalau menurut saya, targetnya bukan hanya jumlah pengunjung, tapi seberapa banyak pengetahuan juga bisa diproduksi dari tempat ini,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu dalam rapat.
lebih jauh, Bonnie juga mendorong Museum Kepresidenan menyimpan dokumentasi yang berkaitan dengan lembaga kepresidenan. Dengan begitu, museum tidak sekadar menjadi ruang pamer, tetapi dapat berkembang sebagai rujukan pengetahuan mengenai perjalanan lembaga kepresidenan Indonesia.
“Maka tempatkanlah museum kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan. Dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan,” pungkas Bonnie. (gal/uc)