//
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat dalam RDPU Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta.|Foto: Sari/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menyoroti masih lebarnya kesenjangan kualitas pengelolaan antara Museum Nasional dengan museum-museum di daerah. Ia mendorong Museum Nasional mengambil peran lebih besar dalam membangun jejaring dan ekosistem permuseuman nasional, terutama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola museum daerah.
Menurut Lestari, transformasi yang berlangsung di Museum Nasional telah menunjukkan perkembangan positif. Namun, kemajuan tersebut perlu ditularkan ke daerah agar peningkatan kualitas museum dapat berlangsung secara merata.
“Gap antara museum nasional dengan museum di daerah itu besar sekali. Bagaimana dalam konteks sekarang kawan-kawan di pusat, dalam hal ini mungkin di museum nasional, ini mungkin tanggung jawab kita bersama dan ini juga catatan yang mungkin nanti masuk di dalam rekomendasi kita,” ujar Lestari dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Lestari menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan SDM pengelola museum daerah. Keterbatasan tersebut, menurutnya, dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengelola anggaran revitalisasi hingga menyusun tata pamer dan narasi museum yang berkualitas.
“Nah, saya tidak tahu bagaimana. Saya tadi bisik-bisik dengan teman-teman karena tidak ada dari pejabat, dari Kementerian, tapi mungkin nanti bisa disampaikan agar museum nasional bisa mengambil peran untuk membangun sebuah ekosistem permuseuman di Indonesia. Dan kemampuan para pengelola museum yang ada di pusat dengan di daerah itu jauh sekali,” katanya.
Ia mencontohkan persoalan yang ditemuinya pada pengelolaan museum di daerah pemilihannya. Menurutnya, ketika daerah memperoleh dukungan anggaran, keterbatasan pemahaman pengelola dapat menyebabkan revitalisasi lebih diarahkan pada pembangunan fisik dibandingkan penguatan substansi museum, termasuk tata pamer dan narasi.
Karena itu, Lestari menilai mekanisme pendampingan dari institusi yang memiliki kapasitas, termasuk Indonesian Heritage Agency, perlu diperkuat. Pendampingan tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah mampu merancang pengembangan museum sesuai kebutuhan dan kaidah pengelolaan yang tepat.
“Usulan untuk membentuk jejaring, saya kira nanti ini akan menjadi salah satu usulan yang akan disampaikan,” ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Selain penguatan jejaring, Lestari mendorong komunitas dan media ikut mengambil peran dalam menjaga museum dan situs cagar budaya. Perhatian media, menurutnya, dapat membangun kesadaran masyarakat sekaligus mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap situs-situs yang rawan pencurian maupun perdagangan benda bersejarah secara ilegal.
“Paling tidak kalau media sudah mulai ikut berbicara di situs-situs tertentu, ada awareness dari masyarakat, dari pemerintah daerah, paling tidak kita juga bisa menjaga atau melakukan pengamanan sebelum kita mampu melakukan tindakan-tindakan yang lebih komprehensif lainnya,” pungkasnya. (gal/uc)
