
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, saat RDPU dengan Nelayan dan Pembudidaya Lobster di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung DPR.|Foto: Yohanes/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menilai kesiapan budidaya lobster di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Padahal, menurutnya Indonesia memiliki potensi sumber daya benih bening lobster (BBL) mencapai ratusan juta hingga lebih dari 1 miliar puerulus per tahun.
Ia mencatat, kontribusi budidaya terhadap produksi lobster nasional masih sangat rendah yakni hanya sekitar 3-5 persen. Sementara sisanya masih bergantung pada tangkapan alam. Disisi lain, sekitar 300 ribu ekor benih bening lobster (BBL) terungkap dalam kasus penyelundupan sepanjang awal tahun 2026.
“Produksi BBL Indonesia sangat jauh tetinggal dianding negara lain seperti Vietnam, sebagai contoh banyak pembudidaya lobster kesulitan menjual BBL akibat kebijakan ekspor yang tidak diimbangi dengan budidaya yang tepat. Ditambah lagi banyaknya temuan penyelundupan BBL di Batam,” ungkapnya saat RDPU dengan Nelayan dan Pembudidaya Lobster di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung DPR, Rabu (2/9/2026).
Selain itu, tingkat kelangsungan hidup BBL yang sangat rendah menjadi tantangan serius dalam pengembangan budidaya. Hal ini diperparah dengan keterbatasan teknologi, rendahnya keterampilan pembudidaya, ataupun belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung.
Politisi PKS ini meminta pemerintah melakukan pendekatan pengelolaan BBL berbasis masyarakat yang mengintegrasikan aspek ekologi dan ekonomi melalui penjagaan kualitas habitat lobster agar tetap sehat dan bebas pencemaran, program restocking untuk menjaga keberlanjutan sumber daya.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transformasi kebijakan berjalan secara bertahap, terukur, dan tidak menimbulkan disrupsi terhadap pelaku usaha, khususnya pembudidaya skala kecil.
“Intinya teman-teman nelayan dan pembudidaya lobster harus komitmen karena panen lobster jauh berbeda dengan udang yang hanya membutuhkan waktu selama 58 hari. Kami paham keresaham teman-teman dan kami di Komisi IV juga akan berusaha maksimal agar isu BBL ini dapat terselesaikan,” katanya. (tn/aha)