WNA

Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi XIII DPR RI menyoroti kesiapan Imigrasi dalam memberikan kepastian status keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang terdampak kondisi force majeure, khususnya akibat gangguan penerbangan yang disebabkan bencana alam. Kebijakan khusus dinilai penting agar WNA yang tidak dapat meninggalkan Indonesia karena keadaan di luar kendalinya tidak menghadapi persoalan keimigrasian.

Ketua Komisi XIII Dorong Perluasan Patroli WNA, Perkuat Pendeteksian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendukung langkah tegas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian. Menurutnya, pola pengawasan melalui patroli seperti yang dilakukan di Bali perlu diperluas ke berbagai daerah yang menjadi tujuan kedatangan WNA.

Willy Aditya: Penertiban WNA Harus Diperluas, Bukan Hanya di Bali

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendukung langkah tegas Direktorat Jenderal Imigrasi yang kini tengah berusaha menertibkan Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar aturan di Bali. Baginya, langkah serupa diperluas ke berbagai daerah yang menjadi tujuan kedatangan WNA demi memastikan seluruh pendatang mematuhi ketentuan hukum Indonesia.

Komisi XIII Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA Demi Lindungi Aset Nasional

PARLEMENTARIA, ​Jakarta – Komisi XIII DPR RI mendukung penuh langkah tegas pemerintah untuk memperketat proses naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kebijakan ini dinilai krusial guna melindungi aset nasional serta mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan untuk kepentingan kepemilikan properti dan lahan.

Yan Permenas: WNA Pelaku Kejahatan Harus Diproses Pidana, Bukan Sekadar Deportasi

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Menurutnya, pelanggaran hukum oleh WNA tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme deportasi, tetapi juga harus diproses secara pidana sesuai ketentuan hukum nasional agar memberikan efek jera.

Kunjungi Imigrasi Batam, Legislator Temukan Beberapa Masalah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XIII DPR RI membahas penguatan tugas dan fungsi keimigrasian saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Dalam kunjungan tersebut, para legislator meninjau langsung layanan keimigrasian sekaligus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi di Kepulauan Riau.

Bias Layar: Pemerintah Harus Hadir Tangani Keterbatasan Sarana Operasional Pengawasan Imigrasi di Kalimantan Tengah

Komisi XIII Dorong Penguatan Pengawasan Keimigrasian di Kalimantan Tengah

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XIII DPR mendorong penguatan pengawasan keimigrasian di Kalimantan Tengah melalui optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), penguatan fungsi intelijen keimigrasian, serta integrasi data lintas instansi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi meningkatnya investasi dan mobilitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut.

Imigrasi Batam Harus Perkuat Awasi Izin Tinggal WNA

PARLEMENTARIA, Batam – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas menyoroti aksi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) yang terbongkar dalam operasi pengawasan keimigrasian. Menurutnya banyak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja secara ilegal di Indonesia.

Jangan Hanya Geledah Kantor, KPK Harus Periksa Seluruh Pejabat Imigrasi Ngurah Rai Bali

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, pada Jumat (19/6/2026). Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan kawan-kawan.

Aturan Bebas Visa Kunjungan Asing Perlu Dibuat Lebih Selektif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memperketat kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA). Ia menilai kebijakan bebas visa harus dilakukan secara selektif demi menjaga kualitas pariwisata serta keamanan di dalam negeri.

Yoyok Riyo Dorong Reformasi Visa hingga Penurunan Tarif Penerbangan untuk Dongkrak Pariwisata Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, mendorong Kementerian Pariwisata untuk lebih fokus pada langkah-langkah strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Menurutnya, potensi pariwisata Indonesia yang besar belum sepenuhnya tercermin dalam capaian jumlah kunjungan wisatawan asing dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.