WNA

19 artikel dengan tag ini

Maruli Siahaan: Tangkal Keberangkatan Ilegal ke Luar Negeri, Perketat Pengawasan Imigrasi

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Maruli Siahaan: Tangkal Keberangkatan Ilegal ke Luar Negeri, Perketat Pengawasan Imigrasi

PARLEMENTARIA, Medan – Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya penguatan pengawasan keimigrasian guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural ke luar negeri. Hal tersebut mengemuka saat agenda Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026).

14 Juni 2026

Marinus Gea Tekankan Pentingnya Digitalisasi dan Transparansi Pengawasan WNA

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Marinus Gea Tekankan Pentingnya Digitalisasi dan Transparansi Pengawasan WNA

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendorong penguatan sistem pengawasan warga negara asing (WNA) melalui penerapan dashboard digital keimigrasian yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital akan meningkatkan akurasi data, memperkuat pengawasan, serta memudahkan pemerintah memantau keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.

Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Marinus Gea Soroti Transparansi Data WNA, Dorong Sistem Keimigrasian Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menekankan pentingnya transparansi dan integrasi data keimigrasian dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat pertemuan dengan jajaran keimigrasian daerah dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026).

Krisis Personel Imigrasi Karawang: 74 Pegawai Layani 2,8 Juta Penduduk

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Krisis Personel Imigrasi Karawang: 74 Pegawai Layani 2,8 Juta Penduduk

PARLEMENTARIA, Karawang — Masih banyak ketimpangan ekstrem antara jumlah personel keimigrasian dengan beban kerja nyata di wilayah Kabupaten Karawang dan sekitarnya. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) ini dinilai menjadi tantangan terbesar dalam memaksimalkan fungsi pelayanan, pengawasan, hingga penegakan hukum keimigrasian.

Legislator Apresiasi Keimigrasian Karawang, Sinergi dengan Masyarakat dalam Pengawasan Orang Asing

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Apresiasi Keimigrasian Karawang, Sinergi dengan Masyarakat dalam Pengawasan Orang Asing

PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, memberikan sejumlah catatan penting sekaligus mengapresiasi kinerja keimigrasian di wilayah Karawang yang bertransformasi pesat dari lumbung padi menjadi salah satu pusat kawasan industri terbesar di Indonesia.

Komisi XIII: Kantor Imigrasi Karawang Sukses Jaga Kondusivitas PSN dan Lampaui Target PNBP

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Kantor Imigrasi Karawang Sukses Jaga Kondusivitas PSN dan Lampaui Target PNBP

PARLEMENTARIA, Karawang - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja jajaran keimigrasian di wilayah Jawa Barat, khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang. Selain dinilai sukses menjaga iklim kondusif pada Proyek Strategis Nasional (PSN), realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) instansi ini tercatat melampaui target secara signifikan.

Marak Pekerja Asing Datang Tanpa Dokumen Lengkap, Imigrasi Karawang Harus Perketat Pengawasan

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Marak Pekerja Asing Datang Tanpa Dokumen Lengkap, Imigrasi Karawang Harus Perketat Pengawasan

PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz, mendesak jajaran keimigrasian di wilayah Jawa Barat, khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, untuk memperketat pengawasan terhadap perlintasan dan aktivitas Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini menyusul adanya laporan mengenai maraknya pekerja asing yang masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen ketenagakerjaan yang sah.