Keberhasilan Penyerapan Anggaran Harus Diukur dari Dampaknya bagi Warga Perbatasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengingatkan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi penyerapan anggaran. Menurutnya, ukuran utama yang harus menjadi perhatian adalah sejauh mana anggaran mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.

"Kita sedang membahas anggaran. Sebenarnya saya ingin diskusi kita mengarah lebih luas daripada sekadar penyerapan anggaran. Kita seharusnya berbicara tentang KPI. Kita berbicara tentang mimpi yang berhasil diwujudkan, rencana yang kemudian menyumbang pada performa negara yang lebih baik daripada sekadar hanya berbicara anggarannya," ujar Deddy dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua DKPP, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Deddy menilai, pembahasan laporan keuangan semestinya tidak berhenti pada capaian serapan anggaran yang tinggi. Pemerintah juga perlu mengevaluasi dampak kebijakan, tantangan, serta risiko yang dihadapi agar penyusunan anggaran pada tahun berikutnya menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata.

Dalam kesempatan itu, ia secara khusus menyoroti kondisi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang dinilainya masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar. Deddy menyebut, pengalihan anggaran pembangunan perbatasan untuk penanganan bencana menyebabkan sejumlah proyek strategis tertunda.

Lebih lanjut, Deddy menggambarkan bahwa kondisi masyarakat kini tengah kesulitan memperoleh kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, hingga pasokan listrik. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian lintas kementerian, bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri maupun BNPP.

"Hari-hari ini kondisinya semakin mengerikan. Karena tidak adanya akses jalan, masyarakat tidak bisa mendapatkan sembako, mendapatkan BBM juga tidak bisa. Listrik rata-rata tinggal empat jam per hari. Satu sampai dua bulan lagi mungkin sudah tidak ada listrik sama sekali di daerah perbatasan Kalimantan Utara," ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Maka dari itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri bersama BNPP mengoordinasikan kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, agar pembangunan kawasan perbatasan dilakukan secara berkelanjutan. Terlebih, akses jalan menjadi kebutuhan mendesak karena berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

"Ini kita sedang berbicara tentang manusia. Saya berharap Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan betul-betul mencurahkan sedikit perhatian kepada rakyat kita di perbatasan sana," katanya.

Deddy juga mengaku menerima langsung keluhan masyarakat saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya. Bahkan, katanya, sebagian warga mulai mempertanyakan kehadiran negara karena merasa pembangunan di wilayah perbatasan berjalan sangat lambat.

"Pak, kami cinta negara ini. Tapi kalau kami terus ditelantarkan, lebih baik kami pindah saja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan?" tutur Deddy menirukan keluhan warga.

Oleh karena itu, ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat hingga Presiden. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan merupakan garda terdepan yang menjaga kedaulatan wilayah Indonesia sehingga sudah semestinya memperoleh pelayanan dan pembangunan yang layak.

"Saya mohon perhatian ini agar disampaikan kepada Bapak Presiden. Karena ini menyangkut manusia-manusia di perbatasan yang selama ini menjaga integritas wilayah kita," pungkasnya. (hal/rdn)