Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Kampus Indonesia Tembus 100 Besar Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penguatan ekosistem riset dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah apabila Indonesia ingin meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat global. Komisi X DPR RI menilai capaian administrasi keuangan yang baik perlu diikuti dengan keberanian memperbesar investasi pada riset dan inovasi.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad usai Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Habib mengapresiasi capaian Kemdiktisaintek yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran dan penguatan riset nasional.

"Yang pertama, BPK memberikan penilaian WTP, walaupun masih menyisakan sekitar 30 poin yang masih perlu ditindaklanjuti, terutama berkaitan dengan masih adanya penyerapan yang belum sesuai dengan target," ujarnya.

Ia menilai tantangan terbesar pendidikan tinggi Indonesia saat ini bukan lagi sekadar tata kelola anggaran, melainkan membangun ekosistem riset yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan reputasi perguruan tinggi Indonesia di tingkat internasional.

"Kementerian nampaknya masih belum berhasil membangun satu suasana riset yang sustainable. Padahal itu salah satu ukuran kalau sekiranya universitas yang ada di Indonesia ini bisa masuk 100 besar dunia," katanya.

Menurut Habib, rendahnya dukungan anggaran riset membuat perguruan tinggi nasional sulit bersaing dengan universitas di negara lain. Ia mencontohkan, berdasarkan komunikasi dengan salah satu perguruan tinggi terkemuka, kebutuhan pendanaan riset masih jauh di atas dukungan pemerintah saat ini.

"Kalau sekiranya kita ingin menaikkan ranking perguruan tinggi, ITB sementara ini dibackup pemerintah hanya sekitar Rp3 triliun. Untuk bisa masuk 100 besar dunia itu minimal membutuhkan Rp7 sampai Rp8 triliun, sementara Singapura bahkan bisa mencapai Rp14 triliun," ungkapnya.

Ia juga membandingkan keberanian sejumlah negara dalam membangun kapasitas riset melalui investasi besar terhadap ilmuwan dan peneliti.

"Kenapa pemain sepak bola berani dibayar mahal, tetapi peraih hadiah Nobel tidak? Padahal investasi pada riset justru akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan bangsa," tegas politisi Fraksi PKB tersebut.

Habib berharap pemerintah menjadikan penguatan riset sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran pendidikan tinggi ke depan. Menurutnya, peningkatan kualitas perguruan tinggi tidak dapat dicapai tanpa keberpihakan anggaran yang memadai.

Selain itu, ia menilai konsistensi pemerintah dalam memenuhi alokasi anggaran pendidikan juga menjadi faktor penting agar berbagai program strategis di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dapat berjalan lebih optimal. (fa/ssb)