Konflik Israel–AS dengan Iran Ganggu Rantai Pasok Energi Dunia, Indonesia Harus Perkuat Ketahanan Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti potensi gangguan pasokan energi global akibat eskalasi konflik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran yang turut memicu ketegangan di kawasan Teluk. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi memengaruhi rantai pasok minyak dunia dan berdampak pada ketahanan energi Indonesia.

Sugeng menjelaskan bahwa Indonesia hingga kini belum memiliki cadangan strategis minyak nasional seperti yang dimiliki sejumlah negara lain. Selama ini, cadangan yang tersedia masih berupa cadangan operasional milik Pertamina.

“Faktanya kita belum memiliki cadangan strategis nasional. Yang ada saat ini adalah cadangan operasional Pertamina, yang karena Pertamina merupakan BUMN maka secara praktik menjadi cadangan nasional. Namun kondisi ini tetap rentan karena sifatnya korporasi,” ujar Sugeng saat ditemui oleh Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, cadangan operasional tersebut diperkirakan mampu menopang kebutuhan energi nasional sekitar 21 hari. Namun angka tersebut bersifat dinamis karena bergantung pada keseimbangan antara suplai dan konsumsi harian. Ia juga menjelaskan bahwa konsumsi minyak Indonesia saat ini berada di kisaran 1,6 juta barel per hari. Dengan demikian, pasokan dengan volume yang sama harus terus masuk agar cadangan tetap stabil.

“Kalau konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari, maka harus ada input yang sama agar posisi cadangan tetap sekitar 21 hari. Problemnya sekarang adalah rantai pasok global sedang terganggu,” katanya.

Gangguan tersebut, lanjut Sugeng, dipicu oleh eskalasi konflik yang turut memengaruhi jalur distribusi energi dunia, terutama di kawasan Teluk Persia. Salah satu titik krusial adalah Selat Hormuz, jalur laut yang menjadi lintasan sekitar 20–22 persen perdagangan minyak global.

Ketegangan di kawasan itu menyebabkan volatilitas harga minyak dunia meningkat tajam. Sugeng menyebut bahwa sebelum konflik memanas, harga minyak mentah dunia masih berada di kisaran 65–68 dolar AS per barel untuk acuan WTI dan Brent.

Namun setelah eskalasi militer meningkat, harga sempat melonjak hingga sekitar 110 dolar AS per barel sebelum kemudian kembali turun ke kisaran 90 dolar AS setelah muncul sinyal de-eskalasi dari Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Donald Trump. “Lonjakan harga ini sangat dipengaruhi faktor perang. Bahkan sempat ada gangguan fasilitas produksi di kawasan Teluk, termasuk fasilitas milik Saudi Aramco,” ujarnya.

Sugeng menilai fluktuasi harga minyak tersebut dapat menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi dan kompensasi energi. Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel. Dengan asumsi tersebut, alokasi subsidi energi mencapai sekitar Rp210 triliun, yang mencakup subsidi listrik, LPG 3 kilogram, solar, dan minyak tanah.

Namun jika harga minyak dunia bertahan di kisaran 90 dolar AS per barel, maka beban subsidi dan kompensasi energi diperkirakan dapat meningkat signifikan hingga mendekati Rp500–600 triliun. “Selisih sekitar 20 dolar per barel saja bisa membuat subsidi dan kompensasi energi melonjak tajam. Ini tentu menjadi tekanan bagi APBN,” kata Sugeng.

Meski demikian, ia menilai pemerintah masih memiliki sejumlah opsi kebijakan untuk menjaga stabilitas fiskal, antara lain melalui realokasi dan refocusing belanja negara, serta optimalisasi penerimaan dari ekspor komoditas unggulan seperti nikel, batu bara, dan tembaga yang juga mengalami kenaikan harga di pasar global.

Sugeng menegaskan bahwa kenaikan harga BBM domestik bukanlah pilihan utama dan hanya akan dipertimbangkan sebagai langkah terakhir. “Menaikkan harga BBM adalah opsi terakhir. Yang paling penting adalah menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, Sugeng memastikan bahwa ketersediaan BBM nasional dalam kondisi aman. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi XII ke berbagai wilayah operasional Pertamina, pemerintah telah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga distribusi energi, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri. Ia menyebut Pertamina bahkan telah meningkatkan cadangan stok BBM di terminal penyimpanan hingga sekitar 12 persen di atas konsumsi normal serta menyiapkan berbagai moda distribusi tambahan untuk memastikan pasokan tetap lancar di seluruh daerah.

“Kami memastikan pasokan BBM aman di seluruh wilayah. Tidak perlu ada kekhawatiran terjadi kelangkaan,” tegas Sugeng. •ssb/um