
Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.|Foto : Safitrestu/Alma
PARLEMENTARIA, Bandung Barat – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan cadangan bahan bakar minyak (BBM), pengembangan sektor hulu migas, serta penguatan infrastruktur energi. Baginya, langkah tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Hal itu disampaikan Rokhmat saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (23/7/2026). Ia menilai wilayah kerja Pertamina Regional III yang meliputi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional karena melayani sekitar 76 juta penduduk atau sekitar 26 persen populasi Indonesia.
"Wilayah MOR III sangat strategis karena melayani sekitar 26 persen penduduk Indonesia. Karena itu, ketersediaan pasokan energi di wilayah ini harus benar-benar terjaga," ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengapresiasi langkah Pertamina dalam menjaga ketersediaan BBM dan LPG sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya memperkuat cadangan energi nasional sebagai langkah antisipasi menghadapi berbagai risiko gangguan pasokan.
Menurutnya, cadangan BBM nasional idealnya mampu memenuhi kebutuhan lebih dari 30 hari agar ketahanan energi Indonesia semakin kuat.
Selain memperkuat stok energi, dirinya juga mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi dari dalam negeri melalui eksplorasi cadangan baru, optimalisasi sumur tua, serta pengembangan wilayah laut dalam seperti Natuna dan Papua.
Pun, ia menilai penguatan sektor hulu migas tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan bisnis energi nasional. Apalagi, tegasnya, dukungan terhadap implementasi program biodiesel B50 sebagai salah satu strategi pemerintah bisa mengurangi impor minyak dan memperkuat kemandirian energi.
"Program B50 merupakan langkah yang baik untuk mendukung swasembada dan kedaulatan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak," katanya.
Menurutnya, pemanfaatan biodiesel juga berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk nelayan, pelaku UMKM, dan sektor pertanian melalui penyediaan energi yang lebih terjangkau. Di sisi lain, Rokhmat mengingatkan PT PLN (Persero) agar terus menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.
Ia menilai pasokan batu bara yang stabil serta kualitas bahan bakar pembangkit harus dipastikan agar tidak terjadi gangguan pasokan listrik berskala besar. "Kami mengingatkan agar jangan sampai terjadi blackout. Pasokan dan kualitas bahan bakar pembangkit harus benar-benar dijaga sehingga sistem kelistrikan tetap andal," tegasnya.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI akan terus mendorong pemerintah dan BUMN sektor energi memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri, penguatan cadangan energi, serta pembangunan infrastruktur yang andal guna mewujudkan swasembada energi dan menjamin pasokan bagi masyarakat. (sr/um)