Rokhmat Ardiyan

7 artikel dengan tag ini

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana

Industri dan Pembangunan7 Oktober 2026

Rokhmat Ardiyan: RUU Perubahan Iklim Jadi Instrumen Lindungi Rakyat dari Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta — Dampak perubahan iklim semakin terasa melalui berbagai bencana yang mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat, mulai dari kekeringan, banjir hingga longsor. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim yang diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola lingkungan.

7 Oktober 2026

Komisi XII Soroti Keselamatan Kilang dan Pasokan Gas Masyarakat Indramayu

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Soroti Keselamatan Kilang dan Pasokan Gas Masyarakat Indramayu

PARLEMENTARIA, Indramayu — Komisi XII DPR RI menyoroti aspek keselamatan operasional kilang sekaligus memastikan ketersediaan pasokan gas bagi masyarakat dalam pengelolaan fasilitas energi di Indramayu. Pengawasan keselamatan dan keberlanjutan pasokan tersebut dinilai penting agar kegiatan industri energi tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat sekitar.

Rokhmat Ardiyan Dorong Tarif Gas Industri Terjangkau dan Berkeadilan

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Rokhmat Ardiyan Dorong Tarif Gas Industri Terjangkau dan Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Indramayu — Komisi XII DPR RI mendorong kejelasan tarif dan pemberian insentif untuk menjaga harga gas tetap terjangkau bagi sektor industri. Kebijakan tarif dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus memastikan pengembangan jaringan gas (jargas) memberikan manfaat bagi masyarakat.

Legislator Dorong Jargas Semarang–Indramayu Perkuat Industri Pantura

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Dorong Jargas Semarang–Indramayu Perkuat Industri Pantura

PARLEMENTARIA, Indramayu — Legislator Komisi XII DPR RI menilai konektivitas jaringan gas (jargas) sistem 2 dari Semarang hingga Indramayu perlu dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan industri di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai mekanisme, pemanfaatan jaringan gas tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi daerah dan masyarakat.

Rokhmat Ardiyan Tekankan Optimalisasi Anggaran BIG dan BAPETEN untuk Pemetaan Tata Ruang dan Keselamatan Radiasi

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Rokhmat Ardiyan Tekankan Optimalisasi Anggaran BIG dan BAPETEN untuk Pemetaan Tata Ruang dan Keselamatan Radiasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp2,46 triliun dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebesar Rp146,05 miliar. Dalam pembahasan anggaran tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menekankan pentingnya optimalisasi anggaran untuk mendukung akurasi data geospasial, perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, serta pengawasan keselamatan radiasi.

Rokhmat Ardiyan Ingatkan RKAB Batubara Jangan Ganggu Pasokan Listrik

Industri dan Pembangunan16 September 2026

Industri dan Pembangunan

Rokhmat Ardiyan Ingatkan RKAB Batubara Jangan Ganggu Pasokan Listrik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tata kelola dan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan batubara tidak mengganggu kepastian pasokan energi primer untuk pembangkit listrik. Ia juga meminta pemerintah memberikan dukungan terhadap kelancaran operasional BUMN tambang.

Rokhmat Ardiyan Dorong BYD Libatkan Tenaga Kerja Lokal hingga Manajemen

Industri dan Pembangunan5 September 2026

Industri dan Pembangunan

Rokhmat Ardiyan Dorong BYD Libatkan Tenaga Kerja Lokal hingga Manajemen

PARLEMENTARIA, Subang — Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong PT BYD Auto Indonesia memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasional perusahaan. Menurutnya, keterlibatan tenaga kerja Indonesia tidak boleh hanya terbatas pada posisi operator, petugas keamanan, atau pekerjaan pendukung lainnya, tetapi juga perlu diperluas hingga bidang administrasi dan manajemen.