//
Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan bersama jajaran direksi Pertamina dalam Kunjungan Spesifik ke Pertamina Patra Niaga RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat. |Foto: Balggys/sai
PARLEMENTARIA, Indramayu — Komisi XII DPR RI mendorong kejelasan tarif dan pemberian insentif untuk menjaga harga gas tetap terjangkau bagi sektor industri. Kebijakan tarif dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus memastikan pengembangan jaringan gas (jargas) memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mengatakan penetapan tarif menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem gas yang sehat. Menurutnya, harga yang kompetitif dapat membantu menjaga daya saing dan keberlangsungan industri.
“Tadi kan yang jadi perdebatan masalah tarif, tarif buat industri supaya tentunya ini, kalau tarifnya terjangkau industri akan sehat,” kata Rokhmat saat Kunjungan Spesifik Komisi XII DPR RI di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026).
Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) perlu segera memberikan kejelasan mengenai tarif gas. Ia juga mendorong pemberian insentif agar harga gas lebih menarik bagi sektor industri.
“Tadi dari BPH Migas saya sampaikan cepat keluarkan harga-harganya, kasih insentif supaya harga lebih menarik,” ujarnya.
Rokhmat menilai tarif gas yang kompetitif dapat mendukung keberlangsungan industri sekaligus memperkuat ekosistem pemanfaatan gas. Dengan industri yang berkembang, menurutnya, manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat, salah satunya melalui terbukanya lapangan pekerjaan.
Beri Manfaat bagi Masyarakat
Selain kebutuhan industri, Rokhmat menyoroti manfaat jaringan gas kota bagi masyarakat. Menurutnya, pengembangan jargas di perkotaan diharapkan dapat memberikan akses gas dengan harga yang terjangkau.
“Dengan jaringan gas ini gas untuk kota-kota, untuk masyarakat harganya terjangkau. Saya kira ini sangat bagus,” katanya.
Terakhir, Rokhmat berharap pembahasan bersama mitra terkait dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung ketersediaan pasokan sekaligus menciptakan tata kelola dan tarif gas yang menjaga kepentingan industri serta masyarakat. (Gys/um)
