Kawal Elektrifikasi Nasional, Rokhmat Ardiyan Pastikan Cadangan Listrik Jabar Aman dan Dorong Potensi EBT

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi dan pengawasan langsung terhadap implementasi program elektrifikasi nasional bersama General Manager PLN UID Jawa Barat.

Hal itu lantaran Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi terbesar dengan tingkat konsumsi energi tertinggi di Indonesia. Sehingga, efek dari pertumbuhan industri yang pesat itu, kelistrikan di Jawa Barat menjadi perhatian utama.

Dalam kunjungan kerja reses Komisi XII, Rokhmat memastikan bahwa pasokan listrik di Jawa Barat sangat memadai untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan investasi baru.

“Kami menjaga betul agar investasi di Jawa Barat ini berjalan dengan baik, maka kami mendukung agar kelistrikan bisa beroperasi secara optimal. Berdasarkan data, kapasitas listrik di Jawa Barat mencapai 16.000 Megawatt (MW) dan yang baru digunakan adalah 8.900 MW. Artinya, Jawa Barat memiliki cadangan listrik yang luar biasa besar. Ini sangat aman untuk menopang investasi baru hingga tahun 2029-2030,” jelas Rokhmat  kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jumat, (20/02/2026).

Selain ketahanan pasokan, Rokhmat juga menyoroti capaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Barat yang dikatakannya telah menyentuh angka sekitar 34 persen.

Pencapaian ini sejalan dengan visi kedaulatan energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana energi harus berkeadilan dan harganya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Bapak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa setelah 80 tahun Indonesia merdeka, seluruh masyarakat harus bisa menikmati akses listrik. Sebagai bentuk nyata, di Dapil saya. kami bersama PLN telah melaksanakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis untuk ribuan rumah masyarakat kurang mampu. Saya mengapresiasi GM PLN Jawa Barat yang merespons cepat program ini sehingga bisa terlaksana dengan baik,” pungkas wakil rakyat dari Dapil Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran itu. •upi/rdn