//
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.|Foto : Kresno/MRI.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin meminta Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, perbankan, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar berbagai program pendampingan dan bantuan tidak tumpang tindih sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Hal tersebut disampaikan Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Ia menyoroti masih ditemukannya UMKM yang menerima bantuan dari berbagai kementerian/lembaga maupun perbankan, sementara pelaku usaha lainnya belum memperoleh akses program pemberdayaan.
Sebab itu, ia meminta BI membangun mekanisme koordinasi yang terukur dan melakukan pemetaan program bersama instansi terkait. Dengan demikian, bantuan tidak hanya berulang diberikan kepada UMKM yang sama, tetapi dapat memperluas jangkauan program dan mendorong lebih banyak UMKM naik kelas.
“Jadi tidak itu-itu saja yang dibantu, sementara yang lainnya masih belum bisa naik kelas, karena belum mendapatkan akses program-program UMKM dari BI dan juga kementerian lainnya. Itu harapan kami,” tegas Puteri.
Selain UMKM, Puteri menyoroti program beasiswa vokasi BI agar diselaraskan dengan kebutuhan tenaga kerja di daerah. Baginya, pendidikan vokasi penting karena lulusannya diharapkan dapat lebih cepat terserap ke dunia industri.
Puteri mengatakan, berdasarkan masukan dari industri di daerah pemilihannya, masih terdapat ketidaksesuaian antara bidang vokasi yang tersedia dengan kebutuhan tenaga kerja pemerintah daerah maupun dunia industri. Oleh karena itu, ia mendorong BI berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menentukan jenis program dan kompetensi vokasi yang diberikan.
“Jadi saya berharap seluruh programnya Bank Indonesia ini terkoordinasi dengan baik dengan Pemda setempat sehingga apa yang diberikan beasiswanya itu sesuai dengan jenis lapangan pekerjaan atau tenaga kerja yang memang dibutuhkan oleh daerah sekitarnya,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu. (Ayu/um)
