Tekankan Fungsi Pengawasan, Komisi II Kawal RAPBN 2027 Berkualitas untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Jelang agenda Sidang Tahunan 2026 dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI dan Pidato Presiden RI, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan harapannya terkait penyampaian Pidato RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahtra meyakini pentingnya pelaksanaan program-program strategis nasional yang telah dan akan dirasakan dampak positif langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Ya, tentu kita berharap bahwa hari ini kan Presiden akan melangsungkan pidato RAPBN tahun 2027, dan di dalam RAPBN itu ada 8 poin yang akan disampaikan oleh Presiden. Kita berharap agar yang direncanakan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan semua program-program strategis nasional bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Bahtra saat wawancara dengan Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Lebih lanjut, Bahra mengaitkan momentum ini dengan semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. "Sehingga, kita memaknai sebagai kemerdekaan yang ke-81 tahun ini, bagaimana dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari program-program strategis pemerintahan Pak Prabowo," tambah Bahtra berpesan.

Selain itu menanggapi pencapaian fungsi legislasi Komisi II DPR RI, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa pembuatan undang-undang oleh Komisi II DPR RI selalu berpihak pada rakyat yang merupakan tugas utama Legislator. 

"Tentu itu bagian dari tugas utama kami di DPR. Salah satunya adalah bagaimana membuat legislasi yang tentu harus pro terhadap publik, terhadap masyarakat. Maka dari itu, mudah-mudahan capaian ini bisa terus bermanfaat bagi rakyat, seluruh masyarakat kita, sehingga juga DPR RI keberadaannya juga bisa dirasakan oleh publik, masyarakat, dalam rangka bagaimana membuat undang-undang yang pro terhadap masyarakat," tuturnya.

Adapun terkait penyusunan berbagai regulasi strategis seperti RUU Pemilu, hingga kesejahteraan ASN PPPK, Bahtra memastikan Komisi II DPR RI terus mendorong agar setiap produk hukum tidak sekadar selesai dibentuk, melainkan memiliki kualitas yang berdampak nyata.

"Ya, tentu itu semua akan kita dorong ya, agar undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI dan terutama Komisi II, tidak hanya terbentuk undang-undangnya, tapi bagaimana undang-undang ini bisa makin baik, makin berkualitas, sehingga impact-nya terhadap publik bisa dirasakan," pungkas Bahtra. (pun/rdn)