//
Kawal Astacita Presiden, Komisi VI Tekankan Pentingnya Good Governance di Level Eksekusi
Diterbitkan
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, sesaat sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di di Selasa Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto: Astri/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VI DPR RI menekankan bahwa keberhasilan program-program strategis nasional Astacita Presiden, sangat bergantung pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta kapabilitas para eksekutor di kementerian, lembaga, dan BUMN. Program Astacita tersebut mulai dari Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) hingga akselerasi kemandirian ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, sesaat sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di di Selasa Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Komisi VI menilai diagnosa dan visi yang dirancang oleh Presiden sudah sangat tepat untuk menjawab tantangan ekonomi nasional. Namun, tantangan terbesar berada pada tingkat eksekusi di lapangan.
Sebagai contoh, program pemenuhan gizi nasional (MBG) membutuhkan pengawalan ketat agar rantai pasok pasokan bahan bakunya, seperti beras, telur, susu, hingga daging, dapat menyerap produk hasil Koperasi dan UMKM lokal, bukan justru dikuasai oleh segelintir korporasi besar atau diisi oleh barang impor.
Anggia menegaskan bahwa regulasi yang tertata rapi tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa komitmen akuntabilitas dari para pejabat pelaksana di kementerian teknis.
"Yang paling penting adalah good governance. Aturan sudah ada dan regulasi tertata rapi, tinggal bagaimana pemerintah memastikan yang menjalankan di lapangan memang benar-benar bisa. Saya sangat setuju dengan beberapa diagnosa yang dilakukan oleh Presiden, seperti Makanan Bergizi Gratis atau penyehatan BUMN, tapi ini harus diimbangi dengan pengawalan ketat pada tingkat eksekusinya," ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Terkait arah alokasi anggaran belanja negara dalam RAPBN 2027 ke depan, ia mendorong pemerintah untuk memfokuskan porsi anggaran yang lebih signifikan guna menggerakkan roda perekonomian di tingkat daerah. Komisi VI DPR RI meminta agar kebijakan belanja pemerintah mengarah pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu naik kelas, serta penguatan permodalan Koperasi sebagai pilar ekonomi di daerah.
"Arah ekonomi yang bergerak di lapangan atau di daerah itu harus mengarah ke sana. UMKM naik kelas dan Koperasi berjalan dengan baik. Koperasi itu penting sekali untuk menopang ketahanan ekonomi rakyat di daerah," tegas Anggia menutup keterangannya. (ndy/rdn)
