Semangat Berdikari Jadi Arah Baru Kebijakan Ekonomi, Komisi VI Kawal Implementasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan semangat “Berdikari” atau “Berdiri di Atas Kaki Sendiri” menjadi arah utama kebijakan ekonomi nasional dalam Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersejarah yang pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden dalam Rapat Paripurna.

Menurut Kawendra, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan bangsa dan rakyat.

Arah kebijakan tersebut menegaskan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada kekuatan asing maupun gejolak global.

“Hari ini kita menyaksikan bagaimana kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal disampaikan langsung oleh Presiden. Ini pertama kali dalam sejarah Presiden menyampaikan secara langsung kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal,” ujar Kawendra saat wawancara dengan Parlementaria usai Rapat Paripurna di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). 

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai penyampaian tersebut menjadi penegasan arah baru pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip berdikari.

“Tadi kita sama-sama melihat bagaimana komitmen Presiden terhadap mengejawantahkan dan mengimplementasikan Pasal 33. Bahwa arah baru ekonomi kita sudah jelas, kita akan mengedepankan kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat supaya tidak selamanya kita didikte oleh bangsa lain. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kawendra menambahkan, Komisi VI DPR RI akan mengawal implementasi kebijakan tersebut melalui fungsi pengawasan, terutama terhadap berbagai regulasi turunan yang akan diterbitkan pemerintah. Menurutnya, seluruh kebijakan ekonomi yang dijalankan harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“Tentu nanti akan diimplementasikan melalui peraturan pemerintah dan kami di Komisi VI akan mengawasi hal tersebut secara optimal. Karena itu sudah menjadi komitmen pemerintah bahwa semua yang dilakukan adalah untuk kepentingan bangsa,” terangnya.

Kawendra juga mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam pentingnya menjaga aset negara dan menutup potensi kebocoran ekonomi yang selama ini merugikan negara. Ia menilai penguatan tata kelola ekonomi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian bangsa.

“Selama lebih dari 20 tahun kita melihat begitu banyak kebocoran, belasan ribu triliun, dan itu tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Aset negara harus kita jaga dan dioptimalkan sebesar-besarnya untuk bangsa kita,” jelasnya.

Menutup wawancara, Kawendra menilai langkah pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan swasembada menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global.

“Kita melihat dalam kepemimpinan Presiden Prabowo bagaimana hilirisasi dikedepankan, bagaimana komitmen beliau untuk swasembada dijalankan. Itu memperkuat kita sebagai bangsa supaya ketika ada kondisi eksternal, geopolitik, atau ekonomi global, tidak berdampak signifikan terhadap bangsa kita. Bangsa kita harus kuat, berdikari, dan berdiri di atas kaki sendiri,” pungkas Kawendra. (pun/rdn)